Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beda Respons Kubu Prabowo vs Ganjar Soal Film Dirty Vote

Dirty Vote, sebuah film dokumenter memicu polemik dari kubu Prabowo dan Ganjar.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman ditemui usai diskusi bertajuk Pendaftaran Capres-Cawapres Penanda Mulainya Pilpres 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman ditemui usai diskusi bertajuk Pendaftaran Capres-Cawapres Penanda Mulainya Pilpres 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira

Bisnis.com, JAKARTA — Dirty Vote, sebuah film dokumenter memicu polemik. Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menganggap film itu berisi fitnah. Sedangkan kubu Tim Pemenangan Nasional alias TPN Ganjar-Mahfud sebaliknya.

Adapun film Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Film dokumenter Dirty Vote berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara antara lain, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang mulai tayang di akun YouTube Dirty Vote pada hari ini, Minggu (11/2/2024). 

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024). 

Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu. 

"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," katanya.

Lalu, kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. 

Adapun dia menegaskan pentingnya sikap publik dalam merespons praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Sementara itu, pakar hukum lainnya, Feri Amsari mengatakan bahwa membiarkan kecurangan Pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia.

"Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya," ujarnya. 

Dirty Vote, merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dia mengatakan Dirty Vote menjadi tontonan di masa tenang pemilu, dan berharap dapat mengedukasi publik.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ucapnya.

Sementara itu, ada sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film tersebut di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya. 

Respons TKN dan TPN

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman angkat bicara soal film dokumenter "Dirty Vote".  

Menurut Habiburokhman, film dokumenter Dirty Vote hanya berisi fitnah yang sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habib pada Minggu (11/2/2024) seperti dilansir dari Antaranews.

Sementara itu, kubu TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengapresiasi peluncuran film ‘Dirty Vote’ yang hari ini dirilis dan memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024. 

Film ‘Dirty Vote’ berdurasi hampir 2 jam itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang sangat berintegritas dan punya reputasi baik, yakni Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, menjelaskan tentang kecurangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.

Todung mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan. 

“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” tegas Todung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Erta Darwati
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper