Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menlu Israel Blak-blakan Ngaku Mau Hentikan UNRWA di Jalur Gaza

Misi UNRWA adalah memberikan bantuan medis, sosial dan makanan, serta pendidikan, kepada 5,9 juta pengungsi di Jalur Gaza.
Tank Israel melaju di Jalur Gaza, Palestina pada Rabu (24/1/2024). - Bloomberg/Kobi Wolf
Tank Israel melaju di Jalur Gaza, Palestina pada Rabu (24/1/2024). - Bloomberg/Kobi Wolf

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan secara terus terang bahwa Israel sedang berupaya untuk menghentikan kegiatan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di Jalur Gaza.

Dia mengklaim bahwa UNRWA merupakan bagian dari masalah yang terjadi di Jalur Gaza, dan bukan bagian dari solusi pertempuran.

“UNRWA, yang terlibat dengan aktivitas Hamas di Gaza, melanggengkan narasi palsu bahwa pengungsi Palestina harus kembali ke Israel. Kami secara aktif berupaya untuk melepaskan UNRWA dari Gaza. Mereka adalah bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusinya," tulisnya di X, dikutip dari TASS, Senin (5/2/2024).

Laporan sebelumnya mengungkap bahwa sejumlah negara, termasuk Austria, Inggris, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Jerman, mengumumkan untuk menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.

Keputusan tersebut menyusul laporan tentang adanya dugaan hubungan beberapa staf dari badan tersebut dengan Hamas.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini memerintahkan pemecatan beberapa pegawainya karena dugaan hubungan dengan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

Perlu diketahui, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) didirikan pada 1949.

Misi UNRWA adalah memberikan bantuan medis, sosial dan makanan, serta pendidikan, kepada 5,9 juta pengungsi di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Staf UNRWA melebihi 30.000 orang, dan badan ini dikelola oleh seorang Komisaris Jenderal yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Organisasi ini didanai oleh sumbangan dari negara-negara anggota PBB, Uni Eropa dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) internasional dan membutuhkan sekitar US$1,2 miliar atau Rp18,8 triliun per tahun agar dapat beroperasi penuh.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Erta Darwati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper