Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) harus menghentikan kegiatannya di Timur Tengah dan Jalur Gaza jika tidak menerima dana bantuan.
Dia menegaskan, meski begitu UNRWA tetap menjadi organisasi bantuan terbesar dalam salah satu krisis kemanusiaan paling parah dan kompleks di dunia.
Sejumlah negara, termasuk Inggris, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat (AS), telah mengumumkan penangguhan pendanaan UNRWA karena dugaan adanya hubungan dengan Hamas di Palestina.
Menurut laporan Bloomberg, pihak berwenang Israel percaya bahwa 10% karyawan UNRWA adalah anggota Hamas atau gerakan radikal Jihad Islam Palestina.
Lazzarini memerintahkan pemecatan beberapa pegawai UNRWA yang diduga terlibat dalam serangan militan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.
Sebagai informasi, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA didirikan pada 1949.
Baca Juga
Tugas UNRWA meliputi memberikan bantuan medis, sosial, dan makanan serta pendidikan kepada 5,9 juta pengungsi yang tinggal di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.
UNRWA mempekerjakan lebih dari 30.000 staf. Badan ini dikelola oleh Komisaris Jenderal yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak Maret 2020 jabatan komisaris dipegang oleh Philippe Lazzarini dari Swiss.
Organisasi ini didanai oleh kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB, serta Uni Eropa (UE) dan LSM internasional. Adapun dibutuhkan sekitar US$1,2 miliar per tahun (Rp18,8 triliun) untuk dapat beroperasi penuh.
Sementara itu, organisasi ini menerima US$1,17 miliar (Rp18,4 triliun) pada 2022. Donor terbesar untuk UNRWA adalah AS, US$344 juta atau Rp5,4 triliun pada 2022.
