Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa dugaan intimidasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang kembali menggema dan mewarnai satu bulan sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024 merupakan hal biasa.
“Kalau saya [melihatnya] biasa saja. Saya sudah ikut pemilu sejak tahun 1971, dan sejak saat itu saya sudah melihat dan setiap saat saya selalu mengikuti perkembangan sampai sekarang,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/1/2024).
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 itu pun menilai menjadi hal lumrah bahwa ada ragam pergolakan yang terjadi saat merayakan pesta demokrasi di Tanah Air.
Oleh sebab itu, dia menilai kunci agar kekhawatiran dapat mereda adalah instansi pemerintah seperti TNI/Polri harus memastikan untuk bersikap netral dan profesional.
“Ya biasa aja pergolakan-pergolakan begitu jadi gak ada ancaman apa-apa yang penting Polisi, TNI, dan ASN tetap profesional semaksimal mungkin,” pungkas Mahfud.
Sebelumnya, salah satu dugaan intimidasi itu datang dari PDI Perjuangan. Konon, para penjabat (Pj) kepala daerah khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur diduga dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Baca Juga
Adapun diketahui PDI Perjuangan atau PDIP merupakan partai pengusung utama paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Paslon lainnya yang ikut berkontestasi yakni paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Kabar mengenai dugaan pencopotan Pj kepala daerah yang tidak berpihak ke paslon 02 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto.
Di sisi lain, Juru Bicara Tim Penangangan Nasional alias Timnas AMIN, Ismail Bachtiar mengungkapkan terdapat intimidasi yang diterima pihaknya berupa adanya berita hoax dan pencabutan baliho kampanye.
