Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen memberantas platform pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyengsarakan masyarakat. Tugas tersebut akan diserahkan pada Direktorat Siber, yang khusus dibentuk salah satunya untuk menangani praktik pinjol yang meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut berangkat dari keprihatinan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 itu terhadap menjamurnya platform digital yang menjerat rakyat Indonesia. Menurut dia, rakyat harus dibebaskan dari tipu daya pinjol abal-abal hingga platform judi online.
"Pinjaman online (pinjol), judi online, kekerasan seksual. Ini perlu mendapatkan perhatian,” tegas Ganjar.
Menurut Ganjar, perlu adanya reformasi di tubuh institusi Kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Negara melalui aparat penegak hukum harus sungguh-sungguh hadir untuk melindungi masyarakat.
“Reformasi betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber sistem termasuk pengembangan cyber SDM kita yang kuat,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Unpad Prof. Muradi mengungkapkan, kemunculan kejahatan siber menjadi semakin merajalela. Ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat dan masif.
"Hal ini ditunjukan melalui masifnya situs judi online dan kasus pinjaman online yang semakin meningkat hingga meresahkan masyarakat," urai dia.
Saat ini sudah ada 10 Polda yang mempunyai Direktorat Siber. Upaya positif tersebut perlu ditingkatkan dan diperbanyak bila perlu hingga pembentukan badan khusus yang menangani masalah siber.
"Dengan membentuk Badan Siber Polri untuk dapat mengkoordinir dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap siber dapat dilakukan dengan SDM yang ahli serta respon yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis," tandas dia.
Sementara itu, Direktur Muda Pangkalan Data Politik 5.0 TPN Guntur Lebang mengatakan, negara harus memastikan kedaulatan secara digital. Artinya negara hadir untuk melindungi masyarakat dengan menjamin hak-hak digital secara menyeluruh.
“Penjaminan hak-hak digital akan kami hadirkan untuk memberikan proteksi terhadap ancaman digital seperti judi online, pinjaman online hingga penyebaran misinformasi yang telah mengancam masyarakat,” tegas dia.
