Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan usai adanya pembagian lebih awal surat suara kepada pemilih di Taipei, Taiwan. Akibatnya, KPU menyatakan puluhan ribu surat suara itu rusak karena dibagikan tidak sesuai jadwal.
Surat suara rusak memang bukan kejadian baru lagi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada Pemilu 2019, misalnya, deretan kejadian surat suara rusak bermunculan di berbagai daerah.
Sebagai contoh di Sumatera Barat, jelang hari pencoblosan Pemilu 2019, KPU Kabupaten Agam menemukan 45.003 lembar surat suara rusak. Penyebabnya berbagai macam, ada yang robek, terkena banyak tinta, salah cetak, dan lainnya.
KPU Batam bahkan tidak sempat memusnahkan 1.600 surat suara yang rusak meski sudah melewati hari pemungutan suara Pemilu 2019. Keterbatasan waktu dan banyaknya pekerjaan menyebabkan surat suara rusak tersebut belum sempat dimusnahkan.
Bukan hanya kesalahan teknis, kejadian alam juga bisa jadi penyebab. Di Kabupaten Bogor misalnya, mendekati hari pemungutan Pemilu 2019, sebanyak 682 kotak surat suara di gudang logistik Kecamatan Ciseeng ditemukan rusak terendam banjir usai hujan deras di wilayah tersebut.
KPU memang sudah mewanti-wanti soal ancaman alam terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Juga
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap bahwa banyak kantor KPU di daerah yang perlu renovasi.
Dia khawatir, mengingat kondisi iklim Indonesia yang tak menentu, banyak kantor KPU di daerah yang terkena dampak. Oleh sebab itu, pada akhir 2022, KPU mengharapkan hibah tanah dan bangunan dari pemerintah untuk operasional perkantoran sebagai dampak realisasi dana Pemilu 2024 tahun anggaran 2022 yang tak maksimal.
"Situasi seperti ini harus diantisipasi. Belum lagi karena situasi geografis kita, musim penghujan, angin, beberapa tempat. misalkan sering kebanjiran, kemudian runtuh. Kalau kita tidak ada kesediaan dana untuk ini, terus kita mau noleh ke mana?” ungkap Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).
Memang, Peraturan KPU (PKPU) No. 14/2023 mengatur surat suara yang sudah dicetak akan disimpan di Kantor KPU—baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Kementerian Keuangan sendiri menganggarkan total Rp71,3 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Perinciannya: Rp3,1 triliun untuk tahun anggaran 2022; Rp30,0 triliun untuk tahun anggaran 2023; dan Rp38,2 triliun untuk tahun anggaran 2024.
Terkait surat suara sendiri, KPU sudah menganggarkan Rp803,86 miliar untuk mencetak surat suara Pemilu 2024 khusus untuk pemilihan calon anggota legislatif.
Hasyim memerinci untuk jenis surat suara pemilihan anggota DPR RI dan DPRD Provinsi, alokasi anggarannya masing-masing sekitar Rp271,373 miliar. Untuk surat suara DPRD kabupaten/kota alokasi anggaran sebesar Rp261,114 miliar.
"Total untuk anggaran biaya cetak surat suara untuk Pemilu 2024 adalah Rp803.862.737.972,” ungkap Hasyim di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023).
Dalam lampiran PKPU No. 14/2023 sudah diatur sedemikian rupa agar surat suara tidak mudah rusak. Untuk jenis kertas, diharuskan menggunakan HVS 80 g/m2 dengan bahan bubur kertas dan/atau daur ulang.
Formatnya juga harus didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden atau calon anggota legislatif, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.
Sesuai yang diatur Pasal 355 UU No.7/2017 (UU Pemilu), jika pun menerima surat suara yang rusak maka pemilih berhak mengembalikannya. Pemilih dapat meminta surat suara pengganti maksimal satu kali ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
KPU sendiri menyiapkan surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
Pada Pemilu 2024, pada umumnya KPPS akan memberikan lima surat suara sekaligus kepada pemilih. Jenis surat suara terdiri atas:
- Warna penanda abu-abu untuk presiden dan wakil presiden.
- Warna penanda merah untuk anggota DPD
- Warna penanda kuning untuk anggota DPR
- Warna penanda biru untuk anggota DPRD provinsi
- Warna penanda hijau untuk anggota DPRD kabupaten/kota.
Sedangkan untuk pemilu di DKI Jakarta, KPPS hanya memberikan empat surat suara (tanpa DPRD kabupaten/kota). Sementara itu, pemilu di luar negeri hanya ada dua surat suara yaitu untuk presiden-wakil presiden dan anggota DPR.
Jurus KPU
Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD dalam Pemilu 2024 yang berlangsung kurang dari dua bulan lagi, sejumlah langkah dilakukan KPU agar kejadian surat suara rusak pada 2019 tidak terulang lagi.
Di DKI Jakarta, misalnya, antisipasi surat suara rusak digencarkan sejak proses produksi dan distribusi.
Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina mengatakan bahwa kejadian bilik suara, kotak suara, dan surat suara rusak pada Pemilu 2019 lalu banyak terjadi saat proses pengangkutan logistik dari penyedia ke gudang penerimaan kabupaten/kota.
“Kalau yang lalu, dari awal pengangkutan di penyedia ke gudang penerimaan kabupaten/kota itu ada kejadian yang banyak rusak karena tidak dilapisi dengan plastik, kemudian karena terburu-buru ternyata truk yang membawa enggak pakai terpal, sehingga ketika mau diturunkan, hujan, rusak,” kata Nelvia, dikutip Kamis (28/12/2023).
Berkaca dari pengalaman tersebut, pada persiapan pemilu kali ini, pihaknya melakukan upaya ekstra agar distribusi kotak suara berjalan lebih aman. Langkah yang dilakukan antara lain dengan memperbanyak lapisan pelindung kotak suara dan melakukan pengecekan logistik secara berkala.
“Sekarang antisipasinya adalah setiap 5 lempengan kotak suara itu dilapisi lagi dengan plastik, sehingga kita meminimalisir terjadinya kerusakan. Sekarang juga sudah dicek sama teman-teman, alhamdulillah tidak ditemukan kerusakan. Mudah-mudahan juga saat perakitan tidak ada kerusakan, walaupun [jika] ada kerusakan kita memang menyiapkan cadangan,” lanjutnya.
Kotak suara cadangan disiapkan apabila terjadi kerusakan sebelum hari-H pemungutan suara. Namun, apabila nantinya jumlah kerusakan melebihi stok cadangan, maka KPU tingkat kota/kabupaten dapat menyurati KPU DKI Jakarta untuk pengadaan kotak suara secepatnya.
Setelah itu, KPU DKI Jakarta akan bersurat kepada KPU RI mengenai pengadaan kotak suara tambahan itu.
Menurutnya, hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan, mengingat lokasi penyedia kotak suara yang berada relatif dekat dengan DKI Jakarta, yaitu di Tangerang, Banten.
SOP Surat Suara
Nelvia mengakui bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam pemrosesan surat suara Pemilu 2024 agar tidak rusak. Menurutnya, KPU DKI memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) ketat dari tahapan bongkar muat, sortir-lipat, hingga pengepakan surat suara dan logistik tersebut.
“Jadi pasti kita memiliki SOP tersendiri. Kemudian untuk sortir-lipat, kita juga menggunakan tenaga ahli, baik dari teman-teman percetakan atau dari pihak yang punya pengalaman untuk melipat surat suara. SOP kita juga sangat ketat agar tidak jadi kehilangan, dikawal oleh teman-teman kepolisian, juga teman-teman dari Bawaslu pasti mengawasi,” sambungnya.
Apabila terjadi kerusakan surat suara, dirinya menjelaskan bahwa prosedur yang sama diberlakukan seperti kotak suara. Pihak KPU DKI Jakarta akan menyampaikan ke KPU RI untuk kembali mencetak surat suara, utamanya ketika stok cadangan habis.
“Kalau surat suara DPD tadi cadangannya di simpan di provinsi itu ada 1.000, mudah-mudahan kalau ada kerusakan sedikit bisa dihandle dengan cadangan tadi. Kalau DPRD ada 10.000 cadangan yang kami simpan. Kalau pun ada kerusakan mudah-mudahan tidak banyak dan bisa diantisipasi dengan cadangan yang kita siapkan,” tutur Nelvia.
Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa surat suara DPD RI yang didistribusikan di DKI Jakarta berjumlah 8.431.963, sama dengan jumlah surat DPRD Provinsi. Sementara itu, surat suara pemilihan presiden dan DPR RI menjadi wewenang KPU RI.
“Alat bantu tunanetra DPD ini sejumlah TPS, yakni 30.766. Kemudian sampul kertas kubus kita memesan 830.949, untuk sampul kertas biasa 523.272. Untuk formulir berbentuk plano 1.476.768 buah, kemudian formulir berbentuk A4 itu 615.322,” paparnya.
Menurut Nelvia, distribusi logistik ke enam satuan kerja dalam lingkup KPU Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi dua tahap. Logistik tahap pertama telah selesai didistribusikan dari pihak penyedia ke gudang kabupaten/kota, dan distribusi tahap kedua sedang berlangsung.
“Untuk logistik tahap kedua ini yang menjadi wewenang DKI Jakarta adalah surat suara DPD, kemudian surat suara DPRD provinsi, alat bantu tunanetra DPD, sampul kertas kubus, sampul kertas biasa, formulir, dan berbagai macam formulir,” jelasnya.
Surat suara DPR RI, yang menjadi wewenang KPU RI, telah selesai didistribusikan di 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta. Distribusi surat suara DPRD DKI ditargetkan rampung pada bulan ini, sementara surat suara pemilihan anggota DPD RI baru akan dilakukan pada Januari 2024.
“Kalau untuk surat suara DPD, karena kita ini untuk DKI ini [lokasinya] dekat, penyedia memberikan waktu kita terakhir untuk timeline distribusinya. Karena distribusinya dari Cikarang, jadi kemungkinan terakhir untuk pendistribusiannya di Januari,” imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa oleh penyedia, surat suara DPD ditargetkan akan sampai ke kota/ kabupaten maksimal pada 19 Januari mendatang. Setelah itu, surat suara akan kembali didistribusikan dari kota/kabupaten ke tingkat kecamatan, lantas ke masing-masing TPS.
Terkait itu, Nelvia menjelaskan bahwa proses pendistribusian surat suara ke 44 kecamatan di DKI Jakarta saat ini telah dimulai. Menurutnya, belum ada kendala berarti selain masalah ketersediaan gudang logistik yang sempat terjadi di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan serta Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Sejauh ini aman, karena kita bekerja sama juga dengan pihak yang lain ya, sejauh ini sudah clear ya untuk 44 tempat pengiriman awal logistik di kecamatan ini. Karena kan masih dalam bentuk lempengan ya, jadi untuk dua lokasi seperti Mampang dan Kemayoran masih oke untuk pengiriman awal,” pungkasnya.
