Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, akan meyakinkan masyarakat agar tidak kalah dengan intimidasi yang bersifat politis dalam ajang Pilpres 2024.
Yenny menyadari betul para kepala desa (kades) di Kabupaten Karanganyar dipanggil oleh Polda Jawa Tengah (Jateng). Untuk itu, pihak TPN Ganjar-Mahfud akan memberi pemahaman ke masyarakat terkait pemanggilan itu.
"Tentu kita langsung mengetuk hati nurani masyarakat untuk tidak kalah dengan intimidasi," ujar Yenny di Gedung High End, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Putri presiden ke-4 Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini akan meyakinkan masyarakat untuk tetap memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan keyakinannya. Yenny Wahid tidak ingin masyarakat kalah dengan intimidasi.
"[Agar masyarakat] mau mengedepankan hati nurani dan kemudian memilih pemimpin yang betul-betul mau komit pada demokrasi di Indonesia," jelasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, TPN Ganjar-Mahfud juga telah mengumumkan hotline atau kontak yang bisa dihubungi melaporkan dugaan kecurangan selama penyelenggaraan Pilpres 2024. Hotline TPN Ganjar-Mahfud yaitu 08001503335.
Baca Juga
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku tidak bisa lagi diam usai mendengar para kades di Kabupaten Karanganyar dipanggil oleh Polda Jateng. Dia mengatakan sudah mendatangi para kades yang dipanggil itu untuk dimintai klarifikasi.
"Saya sudah mendapatkan laporan, kades mulai diperiksa. Maaf, maaf. Saya tidak bisa lagi diam," ujar Ganjar dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Sebagai informasi, Direktur Reskrimsus Polda Jateng Dwi Subagio menerangkan pemanggilan suruh kades di Karanganyar merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat pada 12 April 2023.
Atas laporan itu, kepolisian melakukan penyelidikan terhadap dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi di beberapa desa dan pemotongan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng yang diterima oleh desa selama tahun anggaran 2020 dan 2021.
"Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa kepala desa, Tim Pengelola Kegiatan [TPK], dan pihak ketiga yang terlibat dalam program Bankeu Provinsi Jateng," kata Dwi dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/11/2023).
Meski demikian, sejumlah pihak merasa pemanggilan itu sarat dengan unsur politis karena dilakukan jelang Pilpres 2024.
