Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kecurigaan Anies Soal Kecurangan Pemilu Lewat Pakta Integritas Kepala Daerah

Capres Anies mencurigai adanya pakta integritas lain, selain yang terungkap pada kasus Pj Bupati Sorong oleh KPK. Isi pakta itu di antaranya mendukung Ganjar.
Kecurigaan Anies Soal Kecurangan Pemilu Lewat Pakta Integritas Kepala Daerah. Pasangan calon presiden Anies Baswedan (kanan) dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil prrsiden di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Pasangan Anies-Muhaimin atau AMIN resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Kecurigaan Anies Soal Kecurangan Pemilu Lewat Pakta Integritas Kepala Daerah. Pasangan calon presiden Anies Baswedan (kanan) dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil prrsiden di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Pasangan Anies-Muhaimin atau AMIN resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mencurigai adanya kecurangan pemilu lewat pakta integritas.

Belakangan, ramai di tengah publik usai salinan dugaan pakta integritas di media sosial. Dalam pakta itu itu disebutkan Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada calon presiden Ganjar Pranowo dalam ajang Pilpres 2024.

Isu pakta integritas mencuat usai Yan Piet Moso ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/11/2023), terkait dugaan tindak pidana korupsi di Sorong, Papua Barat Daya.   

“Kita pernah lihat kan ada komitmen tanda tangan pakta integritas dari sebuah badan kepada Pj Bupati [Sorong] itu kan ada. Kita kan enggak tahu ada berapa banyak lagi yang seterusnya ada tidak muncul ke permukaan," kata Anies usai menghadiri Rakornas Gakkumdu Bawaslu, Senin (27/11/2023).

Anies menyebut bahwa perlu adanya sanksi tegas yang diberikan dalam kasus seperti ini agar tidak terulang kembali.

Kemudian, eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan dalam menciptakan situasi yang kondusif dan netral terlebih kepada pejabat negara perlu dilakukan pengorganisasian berintegritas.

"Ini harus dijawab bukan dengan komitmen yang ditandatangani saja, tapi dengan kenyataan perorganisasian pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas menjauhi segala macam sikap yang tidak netral," ujarnya. 

Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa setiap penyimpangan yang terjadi harus ditindak. Sebab, jika penyimpangan ini didiamkan, sambungnya, akan menjadi kebiasaan yang salah.

"Kalau penyimpangan itu dibiarkan walaupun kecil dia akan menyimpang lebih jauh lagi dan dianggap boleh, itu lah yang saya sampaikan kalau kelihatan agak belok ditegur," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Halaman
  1. 1
  2. 2
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper