Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan masih banyak anggota DPR yang menitip proyek ke penyelenggaraan pemerintah seperti menteri-menteri.
Mahfud menjelaskan modusnya: awalnya anggota DPR akan menekan seorang menteri dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapatan di parlemen. Ternyata, menurutnya, tekanan itu agar si menteri mau dititipkan proyek.
Pernyataan itu Mahfud sampaikan dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan pada Kamis (23/11/2023).
"Ada orang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan, yang kemudian ada nego-nego dengan pemerintah, bagi pengembangan perusahaannya. Digarap di legislatif dalam forum rapat kerja dan sebagainya. Kadang kala menteri tuh ditekan, sesudah ditekan begitu, bicara keras, nanti sesuah keluar dari sidang, lalu pesen proyek. Itu DPR," jelas Mahfud.
Menko Polhukam ini menjelaskan, permasalahan serupa tidak hanya terjadi di legislatif namun juga di eksekutif. Permasalahan di pemerintahan, lanjutnya, sering ada perizinan yang tumpang tindih.
"Orang minta izin itu ditahan-tahan, kalau nyuap baru jalan. Sehingga ada pengusaha itu datang kepada saya, banyak para investor, 'Pak bagaimana kami ini mau berinvestasi, mau berusaha di Indonesia itu susah', 'Kenapa?' 'Ya itu kalau kami itu tidak nyuap kami kalah di setiap usaha proyek'," ungkapnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Mahfud merasa penggunaan kekuasaan di Indonesia kerap kali disalahgunakan. Dia pun tidak heran apabila hasil penelitian terbaru Transparecy International menunjukkan indeks persepsi korupsi semakin buruk.
"Apa penjelasannya? Karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur," ujarnya.
