Bisnis.com, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua MK pada hari ini, Senin (13/11/2023).
Berdasarkan pantauan Bisnis, sidang pleno khusus dengan agenda pengucapan sumpah Suhartoyo sebagai Ketua MK dibuka oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra pada pukul 10.10 WIB.
Tampak hanya delapan hakim konstitusi yang menghadiri agenda ini. Ketua MK sebelumnya Anwar Usman tidak terlihat dalam ruang sidang.
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Suhartoyo saat mengucapkan sumpah jabatan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).
Usai mengucapkan sumpah, Saldi kemudian menyerahkan pimpinan sidang kepada Suhartoyo.
"MK baru saja melewati krisis kelembagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah meneguhkan komitmen bersama untuk bahu-membahu dalam mengembalikan maruah MK," ujar Suhartoyo dalam pidatonya kemudian.
Baca Juga
Dalam agenda tersebut, tampak hadir Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto, dan Ketua KY Amzulian Rifai.
Selain itu, hadir pula Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Panitera MA Ridwan Mansyur, hingga Rektor Universitas Andalas Padang Yuliandri.
Adapun, Suhartoyo akan mengemban tanggung jawab sebagai Ketua MK selama lima tahun, tepatnya untuk masa jabatan 2023-2028.
Dia terpilih menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK dalam rapat pleno hakim konstitusi yang berlangsung pada Kamis (9/11/2023) lalu.
Pemilihan ini merupakan amanat dari Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar dari jabatannya karena terbukti melanggar pedoman etik dan kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara batas usia capres-cawapres.
Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, serta prinsip independensi dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 itu.
