Bisnis.com, JAKARTA – Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengungkapkan bahwa pengembalian kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Hal itu disampaikan oleh Anies pada acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rabu (8/11/2023).
Pada acara tersebut, awalnya Duta Besar Jepang bertanya kepada Anies mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lalu mengatakan bahwa isu pertama yang harus diatasi yakni untuk mengembalikan kepercayaan kepada lembaga negara.
Misalnya, kepercayaan kepada lembaga negara seperti MK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lain-lain. Anies mengatakan bahwa kode etik harus ditegakkan dimulai dari kepemimpinan tertinggi.
"If top leadership compromise with ethics, than the rest can even go further [Apabila kepemimpinan tertinggi berkompromi dengan urusan etik, maka yang lain di bawahnya bisa lebih parah]," ujarnya saat menjawab pertanyaan tersebut di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Selain itu, Anies turut menyinggung soal revisi sejumlah peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan berekspresi. Dia mencontohkan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut telah secara fleksibel membuat masyarakat terjerat kasus pidana lantaran menyampaikan kritik.
Baca Juga
"We need to review some of that [Kita harus merevisi beberapa peraturan tersebut]," ujarnya.
Lalu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan kualitas demokrasi juga bakal bisa ditingkatkan dengan memberantas korupsi. Utamanya, kata Anies, mengapa korupsi bisa terjadi dalam perancangan kebijakan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lalu menyinggung bahwa korupsi juga kerap terjadi pada pembiayaan politik, sistem pemilihan umum, serta di kementerian/lembaga. Dia menyinggung perlunya mereformasi soal proses politik seperti pembiayaan dana kampanye sebagai upaya pemberantasan korupsi dari hulu.
"But if we didn't reform the political process, how campaign being financed without addressing that issue, we will always be trapped [Tetapi apabila kita tidak mereformasi proses politik, bagaimana kampanye didanai, tanpa mengatasi isu tersebut maka kita akan selalu terjebak]," tuturnya.
Adapun Anies merupakan Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar. Koalisi tersebut beranggotakan partai pengusung Partai Nasde, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
.jpg?w=300&h=221)
