Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tanggapi Putusan MKMK, Mahfud MD: Saya Bangga Lagi dengan MK

Calon wakil presiden yang diusung koalisi PDIP, Mahfud MD mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusional dalam putusan etik Hakim MK.
Mahfud MD dan istrinya, Zaizatun Nihayati
Mahfud MD dan istrinya, Zaizatun Nihayati

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden yang diusung koalisi PDIP, Mahfud MD mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusional (MKMK) dalam putusan etik Hakim MK.

Dia mengatakan bahwa awalnya merasa malu sempat menjadi hakim sekaligus ketua MK. Namun, Mahfud merasakan sebaliknya usai mendengarkan putusan MKMK terhadap Hakim MK soal batas usia capres-cawapres.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini saya sedih dan malu pernah menjadi hakim dan Ketua MK. Tapi hari ini, setelah MKMK mengeluarkan putusan tentang pelanggaran etik hakim konstitusi, saya bangga lagi dengan MK sebagai guardian of constitution," cuit Mahfud di X, Selasa (7/11/2023).

Atas putusan MKMK tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu memberikan hormat kepada jajaran pejabat MKMk, yakni Jimly Ashiddiqie hingga Wahiduddin Adams.

"Salam hormat kepada Pak Jimly, Pak Bintan, Pak Wahiduddin," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan putusan batas usia capres dan cawapres. 

Terlebih, Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan.

"Amar putusan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Menjatuhkan sanksi berupa pembehentian jabatan dari Ketua MK," ucap Jimly.

Selain Anwar, MKMK juga memutuskan keenam hakim konstitusi yakni antara lain Manahan Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adam, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M Guntur Hamzah diduga melanggar etik konstitusi.

Dalam kesimpulannya MKMK menegaskan bahwa para hakim terlapor tidak menjaga keterangan atau informasi RPH. Oleh karena itu, para hakim terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa HUtama prinsip kepantasan dan kesopanan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper