Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menerima pendaftaran diri calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pendaftaran yang dibuka sejak Kamis (19/10/2023) itu pun telah disandang oleh ketiga pasangan calon (paslon) yakni dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, koalisi PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud, dan koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tentunya, dari ketiga paslon tersebut juga sudah mencantumkan visi dan misi mereka dalam berkas pendaftaran pemilihan presiden (pilpres) 2024 kepada KPU. Tak terkecuali Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, yakni pada Rabu (25/10/2023).
"Baru saja kami datang menyerahkan berkas sebagai langkah untuk kami maju sebagai calon presden dan calon wakil presiden Indonesia untuk pemilu yang akan datang 2024-2029," ujar Prabowo di Komisi Pemilihan Umum, Rabu (25/10/2023).
Berdasarkan berkas yang diterima Bisnis, Prabowo-Gibran mengusung visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" dengan membawa delapan misi yang disebut Asta Cita.
Misi tersebut, tak berbeda dengan misi Nawacita yang sebelumnya dibawa oleh Jokowi-Jusuf Kalla, yakni sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Sembilan prioritas itu dulu menjadi bagian dari visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kampanye Pilpres 2014.
Baca Juga
Dengan Nawacita, Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tidak hanya dalam bidang ekonomi. Visi Nawa Cita juga menyangkut prioritas pembangunan dalam bidang yang lain, seperti kebudayaan, pendidikan, dan pertahanan keamanan.
Sementara itu, Prabowo- Gibran melalui misi Asta Cita, lebih mengedepankan untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Dari sisi ekonomi, keduanya pun ingin meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Program Jokowi pun, tak ditinggalkan, sebab paslon ini juga akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Misi lainnya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Terakhir, pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, yakni 4 parpol parlemen: Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN; serta 5 parpol nonparlemen: PBB, Partai Gelora, Partai PRIMA, Partai Garuda, dan PSI itu ingin memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Untuk mencapai misi tersebut, pasangan Prabowo-Gibran memiliki 8 program hasil terbaik cepat dan 17 program prioritas. Program-program yang dimaksud seperti memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Kemudian, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Prabowo-Gibran pun ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Mereka juga akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
Dari sisi pendidikan, keduanya akan membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Bahkan, mereka juga menyoroti untuk menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara dan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
