Bisnis.com, BALIKPAPAN — Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai laporan yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara terus menurun usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Meski begitu, orang nomor dua di Indonesia itu menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki relevansi dengan kinerja Pemerintah. Apalagi, membuat tingkat kepuasan publik kepada Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga turun.
"Sesungguhnya berbeda ya, kinerja itu satu masalah, putusan MK itu masalah lain. Jangan sampai kinerja kok terimbas oleh putusan MK. Kami bekerja dengan keras. Semua bekerja dengan keras," ujarnya di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (24/10/2023).
Wapres Ke-13 itu pun menegaskan Pemerintah akan terus bekerjakeras untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Pemerintah maupun semua lembaga.
"Saya juga akan mengajak mendorong untuk bekerja. Bekerja keras, optimal, fokus, kerja untuk bisa mengembalikan. Dengan bekerja itu kan orang nanti kita harapkan timbul kepercayaan bahwa pemerintah ini bekerja dengan baik dan memerhatikan masalah masalah yang menjadi dihadapi oleh rakyat," ujarnya.
Menurutnya, putusan MK merupakan ranah yudikatif, sedangkan Pemerintah adalah sebagai eksekutif.
Baca Juga
Oleh sebab itu, orang nomor dua di Indonesia itu pun meminta jajaran Pemerintahan di tingkat bawah mulai provinsi, kabupaten maupun kota juga bekerjakeras untuk melakukan hal sama
"Jadi jangan sampai karena hal-hal sedikit yang sebenarnya tidak ada relevansi dengan kerja pemerintah, itu kan hal lain ya [putusan MK], kinerjanya [pemerintah] kan tidak terkait dengan [putusan MK] itu kan," pungkas Ma'ruf.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Sikap Publik terhadap Putusan MK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang mengetahui putusan MK ke lembaga negara politik maupun lembaga hukum cenderung lebih rendah atau menurun.
Tercatat, tingkat kepercayaan ke MK bagi masyarakat yang mengikuti putusan tersebut berada di kisaran 54 persen dan kepercayaan masyarakat yang tidak mengikuti putusan di kisaran 69,5 persen.
Selain itu, Putusan MK juga dinilai bisa membuat kepuasan publik kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo menurun. Prediksi ini seiring dengan semakin tingginya penilaian negatif masyarakat kepada lembaga-lembaga politik usai putusan MK.
