Bisnis.com, JAKARTA -- Gerakan 30 September 1965 atau yang dalam narasi resmi Orde Baru disebut G30S/PKI masih menyisakan banyak tanda tanya. Peristiwa ini telah mengubah lanskap politik Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI, partai komunis terbesar ketiga di dunia hancur lebur.
Robert Cribb, peneliti asal Australia, memperkirakan 500.000 hingga jutaan orang PKI atau yang dituduh PKI tewas dalam aksi pembantaian yang berlangsung massif di Jawa, Bali dan sejumlah wilayah Indonesia lainnya.
Sementara itu, Presiden Sukarno yang kadung mendeklarasikan sebagai presiden seumur hidup, tumbang dan digantikan oleh Jenderal Soeharto.
Ada banyak versi mengenai peristiwa tersebut. Versi pemerintah Orde Baru, tentu mengkambinghitamkan PKI sebagai aktor utama gerakan pembunuhan perwira tinggi TNI AD itu. Makanya dalam narasi resmi pemerintah Orde Baru, G30S dikasih embel-embel PKI jadi G30S/PKI.
Semua yang dilakukan oleh PKI dalam sejarah versi Orde Baru tidak pernah benar, selalu salah dari lahir sampai akhirnya dibubarkan. Tidak ada sejengkal pun aksi PKI yang dianggap baik oleh Orde Baru. Bahkan peristiwa perlawanan PKI 1926 di Sumatra Barat dan Banten yang konteksnya melawan hegemoni pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai suatu gerakan pemberontakan dan tidak heroik.
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid ke 5 secara terang benderang menyebut peristiwa itu bukan sebagai perlawanan yang patut dibanggakan. Justru sebaliknya dua sejarawan pemerintah itu menuding peristiwa 1926 sebagai biang kerok represi pemerintah kolonial terhadap pergerakan nasional.
Baca Juga
Padahal, jika mengacu kepada hasil riset Michel C Williams yang dibukukan dalam judul Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan PKI di Banten 1926, peristiwa di Banten dan Silungkang 1926 adalah sebuah fase sejarah yang cukup penting. Pemberontakan PKI di Banten dan Silungkang membuktikan bahwa Islam dan komunisme pernah bersatu dalam melawan hegemoni penjajah.
Sekadar catatan, motor perlawanan di daerah kedua daerah ini digerakkan oleh pemuka agama Islam, istilah lokalnya ya kyai. Silungkang di Sumatra Barat dan Banten adalah dua daerah yang memiliki akar tradisi Islam yang sangat kuat.
Di sisi lain, tokoh komunis Alimin juga memiliki versinya tentang terjadinya peristiwa hampir seabad silam itu. Alimin dalam artikel berjudul 'Analisis' bahkan menyebut peristiwa 1926 sebagai revolusi, tepatnya revolusi 1926. Dia mengklaim bahwa 'revolusi' 1926 adalah perlawanan bangsa pribumi pertama yang melibatkan ideologi modern yakni, Marxisme.
Revolusi 1926, tulis Alimin, bahkan menjadi pelopor revolusi-revolusi lain di tanah jajahan. Alimin secara spesifik menyebut revolusi di Indo-China baru terjadi pada 1927 dan kejadian-kejadian di Burma (kini Myanmar) 1926-1927 adalah yang kedua dan ketiga
"Revolusi 1926 adalah revolusi jang membuka djalan pertama menudju ke-Kemerdekaan Indonesia,"' tulis Alimin dalam tulisan itu.
Kritik Dalang Versi Orde Baru
Para sejarawan khususnya yang mengkritisi narasi sejarah resmi Orde Baru baik itu di Sejarah Nasional Indonesia (SNI) maupun di buku putih Gerakan 30 September 1965 Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya, berpendapat bahwa penambahan PKI di belakang G30S merupakan salah satu bentuk stigmatisasi PKI sebagai aktor utama gerakan yang dicap sebagai pemberontakan tersebut.
Stigmatisasi dan labeling PKI sebagai pengkhianat atau pemberontak, hanyalah suatu pembenaran terhadap aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi terhadap orang yang dituduh sebagai PKI bahkan kepada anak turunannya.
Anak-anak PKI atau yang dituduh komunis, mengalami diskriminasi yang berlapis pada masa orde daripadanya Suharto. Sebagian dari ada yang menjadi yatim, piatu atau bahkan yatim piatu karena ayahnya menjadi korban pembantaian massal.
Selain itu, mereka juga harus menjalani screening atau penelitian khusus (litsus) saat ingin mendapatkan pekerjaan terutama yang berkaitan dengan negara. Mereka hidup serba terbatas dan sebagian mendapatkan pengucilan dari masyarakat.
Soal benar atau tidak PKI sebagai dalang, sampai sekarang masih kabur. Pasalnya, kalau merujuk kepada historiografi pasca Orde Baru, ada gelombang penelitian yang cukup massif baik dari kalangan sejarawan maupun korban untuk menghadirkan narasi sejarah alternatif.
Para peneliti maupun sejarawan, misalnya, mulai menghadirkan dokumen-dokumen penting yang selama Orde Baru 'haram' ditampilkan. Kalau dalam konteks pemikiran Paulo Freire, ada sebuah gerakan pembebasan pengetahuan, dalam historiografi pasca Suharto.
Hasil penelusuran tersebut kemudian memunculkan beragam versi tentang G30S, mulai dari keterlibatan CIA, kudeta merangkak Soeharto, konflik internal Angkatan Darat, hingga ekses dari perang dingin yang memanfaatkan kubu-kubu politik yang sedang bertikai.
Versi-versi alternatif itu memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk memahami G30S dari segala sisi. Soal benar atau tidak, sejarah lagi-lagi tidak dalam kapasitas sebagai hakim masa lalu. Semua versi memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Yang jelas tidak ada kebenaran mutlak dalam sejarah.
Jean Francois Lyotard, seorang pemikir dari tradisi Postmodernisme, yakin betul bahwa narasi besar atau metanarasi sejarah perlu diabaikan, karena menurutnya narasi besar hanya sebuah akal-akalan yang cenderung mengungkapkan hasil akhir berupa politik otoritarian.
