Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah temuan Ombudsman yang menyebut adanya potensi maladministrasi dalam proses relokasi warga Pulau Rempang.
Luhut Ombudsman RI menekankan bahwa perkara tersebut selesai seiring dengan pengalaman pemerintah dalam menangani konflik lain di berbagai daerah.
"Tidak juga, kita sudah pengalaman menyelesaikan konflik di Mandalika yang sudah puluhan tahun jadi selesai, juga Bandung Kertajati. Asal pendekatan baik, kita meneruskan aturan dengan baik, tidak ada yang boleh menang sendiri," papar Luhut, dikutip Jumat (29/9/2023).
Purnawirawan jenderal TNI itu menyebut penanganan kasus di Pulau Rempang, Batam telah ditangani dengan baik oleh pemerintah.
Dia mengimbau berbagai pihak agar tak membesar-besarkan apabila terjadi kekurangan, yang menurutnya telah tertangani dengan baik di lapangan.
"Di awal mungkin kita membuat sedikit tidak pas, tapi niatnya semuanya baik, sekarang tim yang ada di lapangan sudah menangani dengan baik," katanya.
Baca Juga
Penanganan yang baik, menurut Luhut, salah satunya dilihat dari koordinasi antarpihak yang disebutnya sudah terarah. Hal ini termasuk perkara investor asal China yang disebut Luhut tetap berkomitmen untuk melanjutkan investasi di Pulau Rempang.
"Saya tidak berandai-andai, tapi apa yang saya lihat sekarang semestinya tidak ada masalah [investasi]," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan permasalahan di Rempang dapat selesai setidaknya pada awal 2024.
Pulau Rempang merupakan salah satu daerah yang masuk Program Strategis Nasional (PSN) 2023, yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata.
Temuan Ombudsman
Adapun Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam upaya relokasi warga Pulau Rempang, yang terdampak rencana investasi pabrik kaca senilai Rp176 triliun.
Sekadar informasi, pemerintah telah mencadangkan alokasi lahan di Pulau Rempang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) seluas 17.000 hektar. Selain pabrik kaca yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023, pulau tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata.
"Terhadap pencadangan alokasi lahan ini tidak sesuai ketentuan, karena belum ada sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam," kata Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro di Batam, Selasa (19/9/2023).
Menurut dia, penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Salah satunya adalah tidak ada penguasaan dan bangunan diatas lahan yang dimohonkan alias clear and clean. Sepanjang belum adanya sertifikat HPL atas Pulau Rempang, maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.
Seperti yang diketahui terdapat 16 Kampung Tua yang tersebar di Pulau Rempang, yakni Tanjung Kertang, Rempang Cate, Tebing Tinggi, Blongkeng, Monggak, Pasir Panjang, Pantai Melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur Enam, Tanjung Banun, Sungai Raya, Sijantung, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit.
Berdasarkan temuan Ombdudsman di Pulau Rempang, menemukan sejumlah unsur penetapan kampung tua, yakni patok perkampungan tua, makam-makam tua, pohon-pohon budidaya lama berusia ratusan tahun, serta dokumen lama yang menandakan masyarakat telah lama bermukim di Rempang, bahkan sebelum Indonesia merdeka tahun 1945.
"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," paparnya.
