Bisnis.com, JAKARTA - National Corruption Watch (NCW) meminta pemerintah untuk menahan realisasi proyek Rempang Eco City, Batam, setidaknya hingga Pemilihan Umum (Pemilu) selesai dilaksanakan pada Februari 2024.
Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna mengatakan proyek tersebut berpotensi memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitias keamanan dalam negeri. Kegiatan relokasi dan penggusuran tanah rakyat di Pulau Rempang pun dinilai perlu ditahan untuk saat ini.
"Tidak perlu dipaksakan sehingga rakyat jadi bergejolak, jadi lebih besar lagi, lebih ekstrem lagi bisa memicu perlawanan rakyat dan bisa ditiru oleh daerah lain. Dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin tidak kondusifnya situasi menjelang pemilu 2024," kata Hanif dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (28/9/2023).
Menurutnya, ada berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dalam proyek Rempang Eco City, mulai dari jalannya kesepakatan investasi tersebut hingga pembebasan lahan milik warga.
Apalagi mengingat pengaduan masyarakat yang menyebutkan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak.
Di sisi lain, NCW juga mendapati adanya oknum-oknum yang mendatangi masyarakat, membujuk untuk menerima relokasi dan menawarkan lokasi rumah yang strategis namun meminta sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat, lebih bagus lokasinya dan lain-lain.
Baca Juga
Lebih lanjut, Hanif turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres. Dia pun menilai sikap Menteri Investasi/Kepala BKPM yang tidak peka terhadap jeritan rakyat kecil.
Hanif menuturkan, relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut harus dilakukan agar pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan sesegera mungkin.
"Dugaan kami ini kenapa Rempang Eco City dipaksakan biar ada uang masuk sebelum Pilpres jumlahnya sekitar 30 persen atau sekitar Rp50 triliun" tuturnya.
Jika proyek Rempang Eco-City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres, dia menilai akan ada potensi munculnya pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi gelaran Pemilu 2024 mendatang.
"Jangan sampai kami, rakyat melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk Pilpres," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan nantinya jika permasalahan Rempang tidak dapat selesai pada akhir tahun ini, pemerintah mengharapkan masalah ini dapat selesai pada awal 2024.
“Ya kita enggak usah buru-buru ya kalo enggak bisa selesai tahun ini ya mungkin Januari atau Februari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa pemerintah saat ini terus menjalani arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan.
