Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pakar Kritisi Komunikasi Pemerintah Dalam Konflik Rempang

Pemerintah disarankan untuk memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi terkait informasi hoaks yang berkembang di Rempang.
Pakar Kritisi Komunikasi Pemerintah Dalam Konflik Rempang. Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.
Pakar Kritisi Komunikasi Pemerintah Dalam Konflik Rempang. Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.

Bisnis.com, JAKARTA - Komunikasi yang kurang dari pemerintah dalam menjelaskan soal Proyek Strategi Nasional (PSN) membuat penyebaran hoaks di masyarakat mudah berkembang. Salah satu persoalan yang kini terjadi adalah PSN di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha menyarankan pemerintah untuk pertama-tama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi terkait informasi hoaks yang berkembang di Rempang.

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dan lain-lain," kata Tuhu dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/9/2023).

Tuhu menyampaikan saat ini pola komunikasi pemerintah kurang dapat dimengerti kepada masyarakat selaku end-user dari PSN. Salah satu contohnya adalah pemaparan alasan investasi asing dari PSN yang tidak mudah dicerna masyarakat.

"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," tambahnya.

Sementara itu, kata Tuhu, pemerintah bisa juga memanfaatkan komunikasi di media sosial menjadi lebih proaktif. Pasalnya, media sosial saat ini menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks apalagi menuju tahun politik.

Selain itu, terkait penyebaran hoaks di media sosial terkait Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan melakukan verifikasi terhadap fakta yang ada.

"Masyarakat mesti belajar untuk cek dan ricek informasi. Nah kalau ngga punya Waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper