Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Korsel Serukan Pemberhentian Kerja Sama Militer dengan Korut

Korsel serukan upaya kerja sama militer dengan Korea Utara harus segera dihentikan untuk mewujudkan perdamaian internasional.
Presiden Korsel Serukan Pemberhentian Kerja Sama Militer dengan Korut. Peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar padat Hwasong-18 pada hari Rabu, 12 Juli 2023. ANTARA/KCNA
Presiden Korsel Serukan Pemberhentian Kerja Sama Militer dengan Korut. Peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar padat Hwasong-18 pada hari Rabu, 12 Juli 2023. ANTARA/KCNA

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol pada Rabu (6/9/2023) mengatakan bahwa segala upaya kerja sama militer dengan Korea Utara harus segera dihentikan apabila merusak perdamaian internasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Jakarta.

"Upaya kerja sama militer dengan Korea Utara yang merugikan perdamaian internasional harus segera dihentikan," kata Yoon sebagaimana keterangan dari kantor presiden Korea Selatan, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Rabu (6/9/2023).

Komentar tersebut muncul di tengah kabar terjadinya perundingan senjata antara Korea Utara dan Rusia untuk persenjataan dalam perang melawan Ukraina.

Pemimpin Korut Kim Jong-Un, dikabarkan terus berkomunikasi intensif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan berencana untuk segera mengunjungi Rusia.

Korut dan Rusia sendiri membantah mereka melakukan perundingan senjata. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, sebelumnya mengatakan kedua negara berencana melakukan latihan militer bersama.

Sementara itu, Yoon mengatakan akan bekerja sama dengan Jepang dan China untuk melanjutkan perundingan tiga arah guna meningkatkan hubungan. Pertemuan ketiga negara ini terakhir kali dilakukan pada 2019.

Dia menyerukan kewaspadaan untuk membantu menghentikan kegiatan terlarang Korea Utara dalam mendanai program nuklir dan rudal, termasuk dengan cara mengirim pekerja ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing.

Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada tahun 2017 dan didukung oleh China, negara-negara anggota PBB diharuskan untuk memulangkan semua pekerja Korut dan tidak menerima mereka lagi.

Sebelum pandemi Covid-19, China menjadi tuan rumah bagi sebagian besar pekerja Korea Utara di luar negeri, dengan jumlah sekitar 100.000 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper