Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Thailand mengonfirmasi telah menerima undangan resmi dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asean, untuk menghadiri pertemuan terkait konflik perbatasan antara Thailand–Kamboja.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (28 Juli 2025), pukul 15.00 waktu Malaysia di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Kuala Lumpur. Delegasi Thailand akan berangkat dari Pangkalan Udara Kerajaan Thailand sekitar pukul 10.30 pagi waktu setempat.
Juru Bicara Pemerintah sekaligus anggota Ad Hoc Centre for the Thailand-Cambodia Border Situation Jirayu Houngsub, menyampaikan bahwa delegasi Thailand akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Perdana Menteri Phumtham Wechayachai.
Turut serta dalam rombongan Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa, Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit, Sekretaris Jenderal Perdana Menteri Dr. Prommin Lertsuridej, serta Jirayu sendiri.
Menurut Jirayu, pertemuan ini juga akan dihadiri oleh delegasi Pemerintah Kamboja, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dijadwalkan hadir secara langsung.
Menanggapi laporan media Thailand yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menggunakan peta skala 1:200.000 milik Kamboja dalam negosiasi gencatan senjata, Jirayu menepisnya dengan tegas.
Baca Juga
“Itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya melalui laman resmi Thaigov, Senin (28/7/2025).
Dia menegaskan bahwa Pemerintah Thailand tetap konsisten menggunakan peta skala 1:50.000 dalam seluruh diskusi perbatasan.
“Tidak ada satu pun pemerintahan yang akan menjual negaranya sendiri. Di saat negara menghadapi ancaman, penyebaran informasi keliru seperti ini harus dihadapi dengan sangat hati-hati,” tegas Jirayu.
Dia menambahkan, pertemuan konsultatif ini dimaksudkan untuk mendengarkan berbagai usulan demi memulihkan perdamaian kawasan. Thailand, kata dia, tetap berkomitmen menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara.
“Setiap jengkal wilayah akan kami pertahankan,” jelasnya.
Klaim Donald Trump
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim Thailand dan Kamboja sepakat untuk segera gencatan senjata.
Dilansir dari Reuters, Minggu (27/7/2025), Trump belakangan memang berupaya menengahi perdamaian usai bentrokan mematikan di sepanjang perbatasan kedua negara Asia Tenggara itu berlangsung tiga hari terakhir.
"Kedua belah pihak menginginkan Gencatan Senjata dan Perdamaian segera," kata Trump.
Kendati, Trump tak merinci mengenai negosiasi gencatan senjata itu. Gedung Putih juga tidak segera menanggapi pertanyaan mengenai waktu dan tempat perundingan.
Namun, Trump mengklaim telah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai.
"Mereka telah sepakat untuk segera bertemu dan segera menyusun gencatan senjata, dan pada akhirnya, perdamaian!" ucap Trump.
Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyepakati perjanjian dagang dengan salah satu negara jika konflik terus berlanjut.
Sementara itu, Phumtham mengucapkan terima kasih atas peran mediasi Trump. Dia menyatakan Thailand menyetujui secara prinsip adanya gencatan senjata, tetapi berharap adanya niat tulus dari pihak Kamboja.
Phumtham juga meminta agar Trump menyampaikan kepada Hun Manet keinginan Thailand untuk segera mengadakan dialog bilateral sebagai langkah awal menuju penyelesaian damai.
"[Thailand] pada prinsipnya setuju untuk melakukan gencatan senjata," kata Phumtham.
