Bisnis.com, BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengaku bersyukur karena bakal calon presiden Anies Baswedan dan mitra koalisinya Partai NasDem mengkhianati Partai Demokrat.
SBY mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa pengkhianat Anies dan NasDem perlu disyukuri.
Pertama, pengkhianatan itu dilakukan lama sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditutup pada 25 November 2025.
"Bayangkan kalau ditikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, satu-dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah, kita diselamatkan oleh sejarah," jelas SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).
Kedua, SBY bersyukur Anies menunjukkan sifat aslinya yang menurutnya tak amanah terhadap kesepakatan bersama.
Dia mengingatkan, tak mungkin Demokrat usung orang yang tak amanah.
Baca Juga
"Sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya, bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Akan diapakan?" ungkapnya.
Ketiga, pengkhianatan ini juga menunjukkan sifat asli dari Partai NasDem yang menurut SBY tak memperdulikan mitra koalisinya.
NasDem, lanjut mantan presiden ini, sesuka hati ambil keputusan sepihak.
"Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama? Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres, memaksakan kehendak, dan tidak menganggap yang lain. Saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun," ujar SBY.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapresnya.
Padahal, kata Teuku, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat gus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya. Menurutnya, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
