Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sikap Demokrat Soal Putusan MK Pisah Jadwal Pemilu

Demokrat belum memberikan sikap yang tegas mengenai putusan MK soal jadwal Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf merespons putusan MK soal pembatalan kemenangan istri Mendes Yandri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf merespons putusan MK soal pembatalan kemenangan istri Mendes Yandri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Demokrat, Dede Yusuf menyampaikan partainya sampai saat ini siap dengan segala opsi yang ada untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan jadwal pemilu.

Meski begitu, Dede mengaku dirinya masih belum boleh membeberkan opsi-opsi apa saja yang dirinya maksud karena ini berkaitan dengan strategi partainya.

“Kalau Partai Demokrat sampai saat ini, kita harus siap dengan segala opsi. Jadi jika opsi ini memang harus dijalankan, maka langkah yang harus dilakukan adalah plan 1, 2, 3-nya sudah ada,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Namun demikian, lanjutnya, partainya juga masih membuka peluang opsi lainnya. Terlebih, saat ini Demokrat masih menunggu pertemuan antar partai di DPR, yang juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Jadi kita dalam posisi bukan soal menolak atau tidak menolak, tapi sekarang kita adalah, jika ini, maka kita dilakukan. Itu jika kita bicara Partai Demokrat,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan semua partai politik akan berkumpul untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal keserentakan pemilu.

Puan menuturkan bahwa seluruh partai politik di DPR perlu mencermati putusan MK tersebut. Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan pemilu itu digelar atau dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.

“Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal, menjadi suara dari kami partai politik,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper