Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat resmi mencabut dukungan atas pencapresan Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng usai pihaknya melakukan rapat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor pada Jumat (1/8/2023).
"Satu, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengkhianatan kesepakatan yang dibangun selama ini," ujar Andi.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak habis pikir melihat manuver Anies dan mitra koalisinya Partai NasDem.
SBY menyatakan dirinya tak menyangka ketika pertama kali mendengar kabar bahwa secara sepihak Anies sebagai calon presiden yang diusung Demokrat cawapres pendampingnya tanpa memberitahu terlebih dahulu.
Bahkan selama berkarier menjadi politisi, dia mengatakan tak pernah melihat manuver politik yang sangat tak beretika seperti yang dilakukan Anies.
Baca Juga
"Saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melampaui batasan etika," ungkap SBY.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapresnya.
Padahal, kata Teuku, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat gus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya. Menurutnya, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
