Bisnis.com, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyarankan agar Partai Demokrat lebih fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dia pun meminta Demokrat untuk tidak mengaitkan kekecewaan mereka dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan keputusan politik Anies Baswedan. Menurutnya, Kepala Negara tak pernah cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
"Demokrat seharusnha konsentrasi saja menyiapkan partainya untuk ikut pemilu. Kalau [menyerang Jokowi] dilakukan terus-menerus, nanti hilang simpati masyarakat. Bisa-bisa Demokrat enggak lolos nanti 2024," katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (1/9/2023).
Ngabalin pun menyayangkan aksi Demokrat yang baru-baru ini meluapkan kekecewaannya kepada Jokowi karena mereka mendengar kabar Anies bakal berpasangan dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Menurutnya, sangat janggal apabila Demokrat gagal menjadi cawapres, tetapi melancarkan serangan kepada Jokowi.
"Jadi konsentrasi saja. Kalau tidak dipilih menjadi cawapres, jangan Pak Jokowi yang diserang. Siapkan diri supaya biar nanti bisa mendapatkan kepercayaan publik dan partai politik di masa mendatang," ucapnya.
Baca Juga
Dia pun berharap agar menjelang Pilpres 2024, setiap partai politik (parpol) harus mengedepankan sikap berpolitik yang santun, baik, dan sabar.
Ngabalin juga menegaskan bahwa Presiden asal Surakarta itu tidak pernah cawe-cawe soal pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Presiden tentu tidak mungkin bisa ikut dalam setiap keputusan pimpinan-pimpinan partai politik atau seperti Mas Anies diberikan kewenangan penuh oleh Partai NasDem. Kalau Anies kemudian menganggap cocok dengan PKB dan Muhaimin Iskandar ya kenapa harus menilai Jokowi ikut cawe-cawe di sana,” tegasnya.
Menurutnya, apabila Anies merasa cocok dengan PKB dan Muhaimin Iskandar, maka makin tak masuk akal bagi siapapun yang menilai Kepala Negara ikut cawe-cawe.
“Ada sesuatu yang tidak sinkron gitu. Sementara, Presiden sama sekali tidak punya kewenangan urusan internal parpol, capres maupun cawapres,” pungkas Ngabalin.
