Bisnis.com, BOGOR - Partai Demokrat menggelar rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) untuk memutuskan secara resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di kediaman Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor pada Jumat (1/9/2023) sore.
Sekretaris MTP Demokrat Andi Mallarangeng menjelaskan, AD/ART partai menyatakan yang berhak menentukan koalisi serta pengusung calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Oleh sebab itu, penarikan dukungan pencapresan ke Anies Baswedan dan keputusan keluar dari Koalisi Perubahan harus diputuskan lewat rapat MTP.
"Nanti diputuskan dengan baik. Setelah kemudian ada keputusan, baru resmi kita Partai Demokrat tidak lagi bersama Koalisi Perubahan karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sudah bubar secara otomatis," jelas Andi saat ditemui sebelum rapat MTP.
Dia mengatakan, Demokrat tak mungkin mendukung Anies karena sudah meninggalkan kawan lama yang sudah dilamar. Bahkan, lanjutnya, dia meninggalkan Demokrat ketika sedang menentukan waktu deklarasi bersama Anies-AHY.
"Tiba-tiba dia kawin dengan orang lain, kira-kira begitu. Masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu," ujarnya.
Nantinya, rapat MTP Demokrat ini akan dipimpin langsung oleh SBY bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keputusan resmi nantinya akan disampaikan setelah rapat MTP.
Baca Juga
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, kata Teuku, awalnya Anies sudah berkomitmen akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya. Menurutnya, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
