Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat mengungkapkan isi surat yang ditulis oleh bakal calon presiden Anies Baswedan yang isinya meminta kesediaan Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk jadi calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya di Pilpres 2024.
Dalam foto surat yang diterima Bisnis, tampak secarik kertas yang berisi tulisan tangan dengan tanda tangan Anies Baswedan di bawahnya. Berikut isi surat itu secara lengkap.
Mas AHY Yth [Yang Terhormat]
Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam keberkatan-Nya.
Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan, agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024.
Teriring salam hormat,
Baca Juga
Anies Baswedan
Disebutkan surat itu dibuat tanggal 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh dua orang. Meski demikian, tak disebutkan siapa dua orang itu.
"Surat Anies ke AHY Minggu lalu," ujar Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya Jumat (1/9/2023).
Bisnis sudah menghubungi perwakilan Anies di Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said, terkait kebenaran surat tersebut. Meski demikian, belum ada respons yang diterima.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat gus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya.
Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
