Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said, buka suara usai tersebar kabar Anies memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presidennya (cawapres).
Said mengingatkan poin ke-3 Piagam Koalisi berbunyi Anies diberi tugas untuk mencari cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Menurutnya, Anies sudah melakukan tugasnya dengan memilah setiap cawapres yang diusulkan.
"Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," jelas Said dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Dia mengatakan, setiap pimpinan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespon secara beragam usulan nama Ketua Umum Partai Demokrat itu.
"Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain," ujarnya.
Said pun mengatakan perbedaan pandangan itu menyebabkan antar partai tak kunjung mendapat titik temu. "Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," jelasnya.
Baca Juga
Di samping itu, tak ada penjelasan lebih lanjut dari Said.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya.
Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
