Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak menyoroti pelayanan kesehatan yang belum menjangkau semua kalangan, ketika keduanya hadiri Dialog Rakyat di Gedung Sabuga, Bandung pada Minggu (6/8/2023).
Dalam pidato politiknya, Anies merasa sektor kesehatan yang layak belum bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Padahal, lanjutnya, akses kesehatan merupakan hak semua masyarakat sehingga harus menjadi program prioritas pemerintah.
Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta menyatakan banyak orang yang jadi takut ke rumah sakit. Alasannya, biaya pelayanan rumah sakit yang kurang terjangkau.
"Betapa banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh malah jadi miskin. Dalam hal ini, saya meyakini perubahan di 2024 harus segera dimulai sebab kesehatan adalah hak mendasar, yang diperlukan datang ke rumah sakit menjadi sembuh bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang kita ingin bereskan bersama-sama," ujar Anies, dikutip dari rilis media Partai Demokrat.
Sejalan, AHY juga sempat menyoroti isu pelayanan kesehatan ini. Menurutnya, layanan BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi andalan pemerintah masih perlu terus diperbaiki.
"Jangan biarkan pasien mengantre berjam-jam di rumah sakit, yang menyedihkan seolah masyarakat kurang mampu tidak boleh sakit di negeri kita. Banyak pasien BPJS yang dipaksa keluar dari rumah sakit setelah tiga hari dirawat padahal belum sembuh," kata AHY pada kesempatan yang sama.
Baca Juga
Dia menambahkan, Demokrat bersama para partai politik pendukung Anies lainnya memang memperjuangkan perubahan. Meski demikian, dia merasa banyak pihak yang salah mengartikan perubahan yang mereka perjuangkan.
“Ada pihak yang khawatir dengan perubahan, seolah-olah akan mengganti total. Tentu ini tidak benar. Hakikat perubahan adalah apa yang sudah baik, kita apresiasi dan lanjutkan; yang belum baik, kita evaluasi, dan perbaiki,” jelas AHY.
Sebagai informasi, Anies merupakan bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Pilpres 2024. KPP sendiri terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
