Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan pemerintah terus mempersiapkan segala upaya distribusi bantuan ke Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang tengah mengalami cuaca ekstrem dan kekeringan.
Orang nomor dua di Indonesia itu mengamini bahwa selain jalur udara saat ini terdapat dua tantangan utama yang menghambat bantuan distribusi ke Papua Tengah.
Yang pertama adalah kendala cuaca, kemudian kedua masalah akses transportasi.
"Ya hal-hal yang bisa kami atasi, kami persiapkan saja untuk mengantisipasi [pengiriman bantuan] apabila [jalur] udara tidak baik maka memang tidak mungkin ada jalan lain [untuk distribusi bantuan]. Namun, kami selalu siap sehingga apabila cuaca dalam keadaan baik kami siap untuk pengirimannya," tutur Wapres Ma'ruf Amin di Rumah Dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Menteng, Rabu (2/8/2023).
Lebih lanjut, Wapres ke-13 RI itu juga mengatakan bahwa secara umum, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah pengiriman bantuan ke daerah terdampak.
Sebelumnya, TNI bersama Kementerian Sosial (Kemensos) mengirimkan bantuan kemanusian untuk masyarakat yang mengalami bencana kekeringan dengan menggunakan Pesawat Hercules TNI AU A-1327.
Baca Juga
Bantuan tersebut untuk menindaklanjuti surat keputusan Bupati Puncak Willem Wandik Nomor 300.2/28/tahun 2023 pada 7 Juni 2023 yang menetapkan status tanggap darurat bencana kelaparan atau kekeringan di dua distrik yaitu Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, terhitung mulai 7 Juni—7 Agustus 2023.
Adapun bantuan sosial (bansos) dari Panglima TNI maupun dari Kemensos RI itu berupa, beras, mie instan, sembako, makanan siap saji, tenda gulung, sarden, kornet, biskuit, sosis, abon, pakaian, dan selimut.
Ma’ruf mengatakan bahwa sebenarnya bantuan yang dimaksudkan telah sampai dan sudah didistribukan apabila tidak terhambat oleh kendala cuaca.
"Sebenarnya semua logistik sudah tersedia [untuk dikirimkan] tetapi ada masalah cuaca dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada akses transportasi, sehingga [solusi sementara] harus dibawa dengan cara dipanggul. Jadi itu persoalannya," tuturnya
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa untuk mengantisipasi kendala pengiriman bantuan, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu tanggap masa darurat yang sebelumnya ditetapkan satu minggu menjadi dua minggu dengan evaluasi yang akan dilakukan secara berkala.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu melanjutkan bahwa pemerintah juga menyoroti persoalan kesehatan di Papua Tengah, khususya untuk kelompok rentan orang tua dan anak-anak.
Apalagi, dia mengamini bahwa kondisi dingin ekstrem ini menyebabkan, setidaknya 7.500 warga dari dua distrik tersebut terancam kelaparan akibat gagal panen dan terlambatnya pasokan pangan dari daerah lain.
Di sisi lain, Ma’ruf juga merespon terkait dengan 6 warga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal dunia.
Menurutnya, penyebab kematian bukan disebabkan oleh kelaparan, tetapi asupan makanan yang tidak bergizi yang dipicu oleh cuaca ekstrem dan kekeringan.
"Jadi, di sana yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tetapi karena diare dan karena cuaca ekstrem," pungkas Ma’ruf.
