Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri perbedaan data surveyor nikel dalam negeri terkait dengan dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton ore nikel ke China.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa lembaganya saat ini baru mendapatkan dua laporan surveyor nikel yang berada di Sulawesi Tengah. Dua laporan dari PT Sucofindo itu lalu dijadikan sampel untuk nantinya dicocokkan dengan data Bea Cukai di China.
Seperti diketahui, Bea Cukai China mencatat masih adanya impor 5,3 juta ton ore nikel selama 2020-2022 dari Indonesia, kendati adanya pelarangan oleh pemerintah sejak 2020.
"Kita baru dapat dua [sampel laporan surveyor] dari daerah Sulawesi Tengah, tapi muatannya kita cuma liat isinya dulu, apakah disebut nikel? Ternyata tidak disebut [nikel] di sini," terang Pahala kepada wartawan, dikutip Kamis (27/7/2023).
Berdasarkan dua sampel tersebut, surveyor mencatat bahwa kandungan ore nikel tidak terdeteksi dalam mineral pasir besi yang dilaporkan.
Pahala pun menduga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan data surveyor dalam negeri dan data di Bea Cukai China.
Baca Juga
"Kemungkinan paling besar di sini [dianggap] tidak ada nikel, di sana ada. Belum tentu juga itu salah, karena jangan-jangan di sini dianggap turunan, kecil banget, di sana mungkin pemeriksaan lebih canggih, sehingga didapatkan kandungan nikel, karena di sana itu barang mahal," jelasnya.
Kemungkinan lain, lanjutnya, yakni perbedaan asumsi kadar ore nikel antara Indonesia dan China. Dia menyebut perbedaan asumsi kadar nikel antara Indonesia dan China memicu perbedaan data ekspor-impor nikel yang terekam di kedua negara.
"Sedengar saya 0,05 [persen] ke bawah baru dianggap bukan nikel, kalau ke atas dianggap nikel. Kalau kita mengeskpor dari sini 0,12, sama surveyor dianggap turunan yang tidak penting. Sampai di sana [China] jadi penting, karena standarnya 0,05. Belum tentu itu, tetapi kita dengar dari banyak pihak, kira-kira ada kemungkinan," ujarnya.
Oleh karena itu, selanjutnya sampel laporan surveyor yang tengah dikaji itu akan dicocokkan dengan data Bea Cukai di China, guna mengungkap lebih jelas dugaan ekspor ilegal nikel tersebut.
Selain laporan mengenai nikel di Sulawesi Tengah, timpal Pahala, lembaganya akan mendalami laporan surveyor terkait dengan nikel di Maluku Utara. Seperti diketahui, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara merupakan di antara daerah yang menjadi lumbung nikel.
"Poin saya, laporan surveyor ini kuncinya sekarang. Laporan surveyor itu kan sampling, di batubara juga sama laporan surveyor juga. Hanya dia [fungsinya] menentukan kalori, kalau ini [nikel] menentukan setumpukan isinya apa aja nih," terangnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK menemukan bahwa China masih menerima impor 5,3 juta ton ore nikel dari Indonesia selama Januari 2020 hingga Juni 2022.
Temuan itu tertangkap oleh data Bea Cukai China, dan kini tengah dikaji lebih lanjut oleh Direktorat Monitoring KPK.
