Bisnis.com, JAKARTA – Juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kerap menyatakan ketidaksetujuan soal perubahan.
Sebagai informasi, Luhut melontarkan ketidaksetujuan ke pihak yang disebutnya berbicara soal perubahan dalam acara NCBC Nickel Conference di Jakarta, Selasa (25/7/2023). Pernyataan serupa juga pernah dikatakan Luhut di beberapa kesempatan lainnya.
Surya pun bingung seakan Luhut sengaja terus menarasikan ketidaksetujuannya itu. Menurutnya, Luhut seakan ingin menyudutkan Anies dengan menyebutkan Anies akan mengubah semua program dan kebijakan pemerintah saat ini apabila jadi presiden.
Padahal, contohnya, program RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) yang muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat jadi gubernur DKI Jakarta disempurnakan Anies.
Mantan Wamen ATR/BPN ini menganggap, Anies bisa mengombinasikan RPTRA dengan upaya mengatasi banjir. Mekanismenya, saat kondisi baik RPTRA berfungsi sebagai ruang publik; tetapi saat ketika musim hujan dan air melimpah, RPRTA bisa berubah fungsi menjadi resapan air sementara.
“Setelah banjir surut ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan,” ujar Surya saat dihubungi, Rabu (26/7/2023).
Baca Juga
Di samping itu, dosen fakultas hukum Universitas Trisakti ini juga menyatakan Anies juga akan melakukan beberapa perubahan ke beberapa kinerja yang dirasa tak memuaskan.
Surya mencontohkan, Anies kerap memberi catatannya tentang utang BUMN yang dirasa terlalu banyak. Padahal, ujarnya, BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan, sehingga peran swasta juga perlu dikuatkan.
“BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai agent of development [agen pembangunan], tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat yang juga rawan bancakan,” ucap Surya.
Selain itu, lanjutnya, Anies akan berupaya memilih bawahan yang tak punya kepentingan dalam hal bisnis atau usaha. Oleh sebab itu, tidak patut ada menteri yang seakan melakukan banyak tugas.
“Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya, ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus ala mafia,” jelasnya Surya.
Dia menggarisbawahi, Anies sependapat dengan Luhut, yaitu semua hal baik yang telah dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi harus dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.
Sebelumnya, Luhut sempat menyinggung capres yang kerap menyuarakan perubahan agar Indonesia menjadi lebih baik.
Menurut Luhut, perubahan signifikan sebuah negara tidak mungkin dicapai oleh satu periode kepemimpinan seorang presiden.
