Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperoleh dukungan untuk mengambil alih posisi Ketua Umum Golkar dari Airlangga Hartarto.
Sekadar informasi, sesuai ketentuan di internal Golkar, calon ketua umum biasanya harus memperoleh dukungan dari organisasi pendiri yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kosgoro 1957, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Dukungan kepada Luhut muncul dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Lawrence T.P. Siburian yang mengaku sudah melakukan penilaian ke tokoh-tokoh potensial pengganti Airlangga.
"Kita sudah menganalisis satu persatu, ya seperti Pak Luhut, Pak Bahlil [Menteri Investasi], kemudian itu Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian], kemudian itu Pak Bambang Soesatyo [Ketua MPR], dan lain-lain. Jadi kita sudah bahas dan kita sudah pada satu kesimpulan bahwa mereka itu memang punya kapasitas," ungkap Lawrence saat dihubungi, Selasa (25/7/2023).
Meski begitu, lanjutnya, di tengah situasi jelang Pemilu 2024 maka SOKSI melihat ketua umum baru Golkar harus punya kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan jaringan yang luas. Pilihan pun jatuh ke Luhut.
"Nah dari analisis kita yang punya kapasitas untuk menjadi ketua umum tersebut kita jatuhkan pilihan kita pada Pak Luhut, karena situasi yang sudah sangat singkat tentu kami punya kriteria untuk menilai itu," jelas mantan Ketua Mahkamah Partai Golkar.
Baca Juga
Lawrence menjelaskan, pihaknya mendorong Partai Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslab) untuk menggantikan Airlangga. Menurutnya, banyak alasan Airlangga gagal memimpin Golkar, salah satunya elektabilitas partai yang menurun.
"Banyak juga menteri yang menjadi ketua umum partai di kabinet, misalnya Pak Prabowo, dia ketua umum Gerindra, dia menteri pertahanan, tapi partainya tuh naik elektabilitas suaranya. Jadi ini bukan soal rangkap jabatan, ini soal leadership," ucapnya.
Luhut Tak Mau Bertengkar
Luhut terlebih dahulu mengungkapkan kesediaannya. Hanya saja dia bersedia menjadi Ketua Umum (ketum) Partai Golkar namun jika tak menimbulkan pertengkaran dengan ketum saat ini, Airlangga Hartarto.
Luhut menyatakan, jika DPP Partai Golkar memang mau melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan ingin menggantikan Airlangga dengan dirinya sebagai ketum partai maka dirinya tak akan menolak.
"Tidak dengan cara berantem. Ya kalau itu memang maunya mereka [Luhut jadi ketum Golkar], saya ikut," ujar Luhut seperti yang disiarkan kanal YouTube KompasTV, Jumat (21/7/2023).
Dia mengatakan tak ingin membuat musuh. Meski demikian, Luhut memahami apabila adanya desakan ingin mengganti posisi ketum Golkar.
"Tentu teman-teman Golkar itu menghitung juga semua, menghitung untung-ruginya masing-masing itu. Itu sebabnya mungkin kenapa mereka desak-desak saya, karena saya mungkin tidak calon presiden, calon wakil presiden, tidak juga menteri," jelas Luhut.
Tak Ada Munaslub
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan pihaknya belum akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub), meski Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan siap menjadi ketua umum (ketum) Partai Golkar.
Dave berpendapat, internal Golkar masih solid sehingga belum terpikir untuk menggelar munaslub.
"Memang tidak ada isu yang dapat menjurumus ke arah munaslub, Golkar masih dalam keadaan guyub dan solid," jelas Dave saat dihubungi, Sabtu (22/7/2023).
Putra dari mantan Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono ini menjelaskan, pihaknya sedang memusatkan perhatian ke Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Golkar tak ingin sibuk memikirkan isu lain.
"Kami sedang fokus menyiapkan infrastruktur dalam rangka pemenangan Golkar di 2024 nanti. Lebih baik energi diarahkan ke sana, pemilu sudah sngat dekat," ujar Dave.