_1683794278.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut akan campur tangan (cawe-cawe) dalam urusan atau masalah menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menegaskan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Ke-7 RI itu adalah bentuk keinginannya dalam memastikan pemilu serentak 2024 berjalan aman.
Penyebabnya, Jokowi meyakini Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi Negara maju. Sehingga proses pemilu menjadi titik awal untuk melanjutkan visinya tersebut.
"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).
Bey melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin Presiden Ke-8 RI yang menjabat setelahnya akan tetap mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, contohnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga
Tak hanya itu, Bey menilai bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil sehingga bentuk cawe-cawe dilakukan untuk turut mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga ASN.
"Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," ucapnya.
Lebih lanjut, menurutnya, Kepala Negara juga ingin menguatkan kemampuan pemerintah untuk mencegah berita hoaks yang beredar. Jokowi ingin para pemilih dapat informasi yang berkualitas terkait peserta pemilu.
"Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/daring," imbuhnya.
Kendati demikian, Bey memastikan Presiden asal Surakarta itu akan tetap menghormati apa pun pilihan rakyat, dimana Jokowi hanya akan mengawal transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," pungkas Bey.
Sekadar informasi, Jokowi mengundang sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka, Senin (29/5/2023) sore. Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Bey Machmudin.
Dalam pertemuan itu, terlihat Jokowi berdiskusi dengan sejumlah tokoh seperti pemimpin redaksi Bisnis Indonesia Maria Benyamin. Kemudian, Akbar Faisal, Helmy Yahya, hingga Arie Putra. Adapun, hal lain yang dibicarakan adalah soal mobil listrik, pertumbuhan ekonomi, pertemuan G7, G20 hingga hilirisasi. Obrolan diakhiri dengan makan malam bersama dengan menu sate Padang, siomay hingga pempek.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara terbuka mengungkapkan alasannya cawe-cawe dalam proses suksesi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Pernyataan Jokowi seperti sedang menjawab para pengkritiknya beberapa di antaranya adalah calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Alih-alih memberikan klarifikasi, Jokowi justru menegaskan dirinya akan dan harus 'cawe-cawe' demi kepentingan nasional dan kepentingan negara.
“Saya enggak akan netral. Demi bangsa dan Negara ini, saya perlu cawe-cawe. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” tegas Jokowi.
