Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara terbuka mengungkapkan alasannya cawe-cawe dalam proses suksesi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Pernyataan Jokowi seperti sedang menjawab para pengkritiknya beberapa di antaranya adalah calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Alih-alih memberikan klarifikasi, Jokowi justru menegaskan dirinya akan dan harus 'cawe-cawe' demi kepentingan nasional dan kepentingan negara.
“Saya enggak akan netral. Untuk negara ini, saya perlu cawe-cawe,” tegas Jokowi kepada pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023) sore.
Dalam keterangan lebih lanjut, sikap cawe-cawe yang dimaksud Jokowi tersebut merujuk pada beberapa hal.
Pertama, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Baca Juga
Kedua, Kepala Negara berkepentingan agar Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
Keempat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free and fair. Presiden pun berjanji akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.
Kelima, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif artificial inteligence (AI), hingga black campaign melalui media sosial/daring.
Kritik Jusuf Kalla
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mencampuri urusan politik terutama terkait pilpres 2024.
Sekadar informasi, manuver Jokowi belakangan ini memang menjadi sorotan banyak pihak. Jokowi dinilai berpihak kepada sejumlah kandidat bakal calon presiden mulai dari hadir saat deklarasi Ganjar Pranowo, meng-endorse Prabowo Subianto hingga mengumpulkan ketua umum partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu.
Jokowi juga banyak dikritik karena tidak mengundang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut. Padahal NasDem hingga saat ini merupakan partai pendukung pemerintah.
JK berharap agar presiden RI ke 7 tersebut dapat mengikuti pendahulunya, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK, Minggu (7/5/2023).
Selain itu JK juga menyayangkan sikap istana yang tidak mengundang Partai Nasdem pada pertemuan ketua partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Presiden beberapa waktu lalu.
Menurutnya harusnya Nasdem diundang karena Nasdem sampai saat ini masih merupakan partai pendukung pemerintah. Untuk itu JK beranggapan pertemuan di Istana tersebut adalah pembahasan politik.
"kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," tegas JK.
