Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Cecar Politikus PDIP Soal Aliran Dana Kasus Lahan Pulogebang

KPK memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/3/2023). JIBI - Bisnis/Dany Saputra.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/3/2023). JIBI - Bisnis/Dany Saputra.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur, pada 2018-2019. 

Politikus PDIP tersebut hadir memenuhi panggilan penyidik KPK kemarin, Rabu (26/4/2023). Penyidik mendalami keterangan Cinta soal pembahasan anggaran penyertaan modal daerah provinsi DKI Jakarta pada PD Sarana Jaya. 

"Juga dikonfirmasi mengenai dugaan aliran uang yang diterima para pihak dalam pembahasan anggaran dimaksud," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (27/4/2023). 

Sebelumnya, Cinta juga sudah dipanggil ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 23 Februari 2023. Pemanggilan itu dilakukan setelah KPK menggeledah ruangan Cinta pada Januari 2023, bersama sejumlah ruangan anggota dewan lainnya.  

Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus yang sudah naik ke penyidikan tersebut. Artinya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kendati belum secara resmi diumumkan KPK. 

Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 telah dipanggil KPK, khususnya yang mengetahui soal pembahasan anggaran penyertaan modal kepada PD Sarana Jaya beberapa tahun lalu. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga merupakan salah satu anggota dewan yang telah dipanggil KPK mengenai kasus tersebut. Dia belum lama ini hadir memenuhi panggilan penyidik, Senin (10/4/2023). 

Secara terpisah, Edi menyebut kasus korupsi pengadaan lahan yang tengah diusut lembaga antirasuah itu berkaitan juga dengan pengadaan rumah down payment (PD) Rp0. Seperti diketahui, program rumah tersebut merupakan program yang diusung Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. 

"Ya DP Rp0. Iya sama persis [seperti kasus yang di Munjul]," ujarnya setelah diperiksa penyidik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper