Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Jadi Tantangan Utama RUU Kesehatan

Budi Gunadi Sadikin menilai bahwa langkah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan menjadi tantangan utama.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Rapat tersebut membahas upaya penanganan COVID-19 setelah pencabutan status PPKM, khususnya pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Rapat tersebut membahas upaya penanganan COVID-19 setelah pencabutan status PPKM, khususnya pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai bahwa langkah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat menjadi tantangan utama yang ingin diselesaikan dengan penerbitan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan.

Dia menjelaskan bahwa secara garis besar RUU Kesehatan memiliki dua tujuan utama, yakni memenuhi hak seluruh masyarakat atas pelayanan kesehatan serta memastikan negara hadir dan bertanggung jawab dalam memenuhi layanan kesehatan masyarakat.

Pemenuhan hak itu di antaranya muncul dengan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal itu menjadi tantangan besar dalam transformasi kesehatan karena berbagai faktor, mulai dari infrastruktur, rasio tenaga medis, hingga sistem kesehatan secara keseluruhan.

"Pendekatan pemerintah untuk bisa mendukung RUU yang menjadi inisiatif DPR ini adalah memastikan bahwa apapun yang kita lakukan nantinya akan bisa memberikan dampak kepada masyarakat semaksimal mungkin," ujar Budi, belum lama ini.

Dia mengungkapkan bahwa dalam hal transformasi kesehatan, masih banyak layanan primer yang mengedepankan aspek kuratif, bukan promotif dan preventif. Pendekatan ke masyarakat pun masih cenderung terkotak-kotak berdasarkan jenis penyakit, dan masyarakat kerap sulit mendapatkan layanan kesehatan seperti laboratorium.

Di sisi rujukan, masih banyak masyarakat yang belum bisa memperoleh akses dan kualitas layanan yang ideal. Isu akses memang relatif tidak terjadi di perkotaan, tetapi menjadi persoalan serius di pedesaan dan daerah-daerah terpencil.

Pembiayaan kesehatan pun menjadi sorotan dalam RUU Kesehatan. Menurut Budi, pemerintah perlu memastikan bahwa belanja negara harus berdampak secara optimal terhadap kesehatan masyarakat dan harus terukur.

"Kami juga dorong adanya transparansi dan integrasi antara belanja kesehatan daerah dan pusat bisa optimal," katanya.

*Tulisan ini merupakan bagian dari laporan khusus Medan ‘Pertarungan’ RUU Kesehatan yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi Senin (17/4/2023). Baca laporan selengkapnya di epaper.bisnis.com.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper