Bisnis.com, SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang media sustainability (MS) menjelang Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2023.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
"Dalam hal media sustainability (MS) ini Presiden menyetujui bahwa perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/2/2023).
Lebih lanjut, Ninik menjelaskan perpres tersebut merupakan produk hukum yang akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan, Presiden RI ke-7 ini disebutnya sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan perpres tentang media sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 Tentang Pers.
Selain itu, Jokowi juga disebutkan akan hadir di acara puncak HPN di Medan, Sumatra Utara, pada 9 Februari 2023.
"Saya akan hadir di HPN Medan, itu kata Pak Presiden. Ini adalah kehadiran langsung setelah dua tahun masa pandemi, setelah sebelumnya kehadiran secara online," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Ninik menjabarkan bahwa Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik.
"Bapak Presiden memberikan pesan penting bahwa jangan hanya bicara kebebasan pers, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab. Pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik. Jadi kalau cuma bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab banyak nanti yang akan dirugikan apalagi menjelang pemilu," ujarnya.
Apalagi, dia melanjutkan bahwa dalam pertemuan itu juga ada pembicaraan mantan Gubernur DKI itu mengingatkan bahwa peran pers yang bertanggung jawab sangat penting menjelang tahun pemilihan umum (pemilu) lantaran dikhawatirkan banyak media yang dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Pada tahun politik pasti akan banyak sekali media dimanfaatkan. Nah, kita jangan akan bicarakan kemerdekaan pers atau kebebasan pers saja, tetapi bagaimana kemudian pers mewujudkan situasi masyarakat yang lebih kondusif, lebih baik dan itu tanggung jawab pers,” imbuhnya.
