Bisnis.com, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima laporan terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020, era Gubernur DKI Anies Baswedan, yang belum lama ini viral di media sosial.
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang menyelidiki dan mengembangkan lebih lanjut mengenai perkara korupsi bansos oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dua tahun silam. Mengenai apakah perkara pidana juga ditemukan di level provinsi, Ali mengaku belum ada laporan yang masuk.
“Kemudian apakah ada di tempat lain seperti di provinsi, yang ingin kami sampaikan, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, maka silakan bisa melaporkan kepada KPK, sehingga tindak lanjutnya akan lebih mudah untuk melakukan verifikasi telaahan dan pengayaan informasi,” terang Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/1/2023).
Alur pengaduan itu, lanjut Ali, bakal berawal dari Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, dan nantinya akan berkoordinasi juga dengan pihak pelapor.
Pengayaan informasi juga dilakukan untuk mendalami data yang disampaikan pelapor.
Namun demikian, Ali menegaskan bahwa belum ada laporan yang masuk mengenai dugaan korupsi bansos Pemprov DKI ke Dumas KPK.
Baca Juga
“Sejauh ini, kemudian hal itu [laporan masuk] belum ada. Kami berharap masyarakat dapat melaporkannya kepada KPK, dan kmai tidak baka tinggal diam dan akan terus melakukan upaya pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam proses verifikasi, dan telaahan data awall yang disampaikan pelapor,” jelasnya.
Untuk diketahui, dugaan korupsi yang dimaksud berasal dari pemilik akun Twitter bernama Rudi Valinka (@kurawa), yang mengeklaim adanya temuan dugaan korupis bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2022, senilai Rp2,85 triliun.
Cuitan itu diunggah pada Senin (9/1/2023), dan sudah disukai (likes) sebanyak 47.300 kali, dan dicuit kembali (retweet) sebanyak 12.900 kali.
Pemilik akun mengatakan bahwa dugaan korupsi bansos di Ibu Kota itu berawal dari informasi whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020.
Beras itu, lanjutnya, tersimpan di Gugdang Sewaan di Pulogadung, Jakarta.
Semua berawal dari upaya penanggulangan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Ibu Kota dengan menyalurkan Rp3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Penyaluran sembako disebut melalui tiga mitra badan usaha, dengan alokasi terbesar kepada Perumda Pasar Jaya yakni Rp2,85 triliun.
Singkat cerita, pemilik akun mengklaim mendapatkan informasi lokasi gudang tempat penyimpanan gudang beras tersebut di Pulogadung. Gedung itu disebut disewa oleh Perumda Pasar Jaya.
“Gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini saja sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg,” tulisnya dalam utas cuitan yang disusun hingga 29 poin cuitan.
