Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyentil serapan anggaran salah satu deputi di lembaganya pada tahun anggaran 2022 yang masih di bawah 90 persen.
Dia menyebut realisasi anggaran yang belum menyentuh 90 persen itu berada pada Deputi Pencegahan dan Monitoring. Akan tetapi, Firli tak menyebut secara rinci berapa persen serapan anggaran deputi itu per 31 Desember 2022.
“Sekadar evaluasi singkat, realisasi anggaran 2022 ada satu hal yang perlu kita waspadai. Masih ada serapan anggaran yang di bawah 90 persen yaitu pada Deputi Pencegahan dan Monitoring, tentu ini menjadi catatan kita bersama kenapa serapannya di bawah 90 persen,” ujarnya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2023 dikutip dari siaran YouTube KPK, Senin (16/1/2023).
Firli mempertanyakan apakah ada program yang belum terlaksana, sehingga serapan deputi tersebut belum menyentuh 90 persen. Dia pun mendorong agar program yang beum terlaksana itu bisa direalisasikan pada 2023.
Pada 2022, pemimpin lembaga antirasuah periode 2019-2023 itu menyebut anggaran lembaganya meningkat selama lima tahun terakhir. Anggaran tahun lalu, lanjutnya, merupakan yang terbesar yakni Rp1,3 triliun.
“Dari anggaran tersebut dapat kita lakukan serapan sebesar Rp1,266 miliar [Rp1,2 triliun], dan capaian tahun ini tertinggi yakni 97 persen sesuai dengan laporan 31 desember [2022],” paparnya.
Baca Juga
Pada tahun ini, pagu indikatif KPK dari pemerintah ditetapkan sebesar Rp1,27 triliun, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada September 2022, Firli menyebut sempat mengusulkan penambahan anggaran sekitar Rp423 miliar, namun ditolak.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikucurkan kepada KPK menjadi bukti dukungan pemerintah kepada lembaga tersebut.
“Kalau dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, kita patut bersyukur masih diberikan bantuan yang begitu besar dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar mantan Ketua KPK itu.
