Bisnis.com, JAKARTA - Sri Lanka negara yang dilanda krisis, mengumumkan pada Rabu (4/1/2023), bahwa akan menggelar pemilihan nasional.
Ini menjadi pemilihan nasional pertama bagi Sri Lanka setelah presidennya melarikan diri dan mengundurkan diri saat menghadapi protes yang meluas di seluruh negeri.
Para pejabat setempat mengatakan bahwa pemungutan suara pemerintah daerah akan diadakan sebelum akhir Februari, setelah ditunda setahun karena pandemi Covid-19.
Presiden Ranil Wickremesinghe menggantikan pendahulunya yang digulingkan Gotabaya Rajapaksa, kini menghadapi rasa malu dalam pemungutan suara, karena menjadi satu-satunya perwakilan partainya di parlemen.
Sri Lanka dilanda krisis seperti kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik selama berbulan-bulan sejak akhir 2021, telah menyebabkan agitasi massal terhadap pemerintahan Rajapaksa yang gagal membayar utang luar negeri negara itu sebesar US$46 miliar pada bulan April.
Adapun Wickremesinghe (73), perdana menteri (PM) 6 kali, memenangkan pemilihan parlemen untuk menggantikan Rajapaksa dengan dukungan partai SLPP Rajapaksa, tetapi tidak memiliki mandat populer.
Dia telah membalikkan pemotongan pajak yang diperintahkan oleh pendahulunya, dan menaikkan harga secara keseluruhan, karena inflasi mencapai rekor yang hampir 70 persen.
Selain itu, Wickremesinghe juga telah memerintahkan tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah, seperti dilansir dari CNA, Rabu (4/1/2023).
Pada 2018 ketika pemilihan lokal terakhir, Partai Persatuan Nasional hanya memenangkan 10 persen dari 340 dewan, dan kebobolan 231 suara dari SLPP.
Pihaknya telah berusaha untuk menghentikan pemungutan suara, dengan mengatakan negara tidak mampu membelanjakan 10 miliar rupee (US$27,6 juta) yang harus dikeluarkan, tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di negara itu tetap melakukannya.
KPU mengatakan bahwa pencalonan terbuka untuk lebih dari 8.000 posisi anggota dewan, mulai 18 hingga 21 Januari 2023, setelah itu pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu 28 hari.
Wickremesinghe akan mendapatkan kekuatan untuk membubarkan parlemen saat dirinya telah menyelesaikan setengah dari masa jabatan 5 tahunnya pada 20 Februari, tetapi dia tidak menunjukkan indikasi ingin pemilihan parlemen cepat.
Adapun secara konstitusional, pemilihan presiden di negara itu tidak dapat diadakan hingga kuartal terakhir tahun 2024.
