Bisnis.com, JAKARTA – Politisi berhaluan kiri, Anura Kumara Dissanayake, terpilih sebagai presiden Sri Lanka dalam pemilihan umum yang digelar negara tersebut.
Mengutip Bloomberg pada Senin (23/9/2024), Anura Kumara Dissanayake, yang dikenal sebagai AKD, memperoleh 5,74 juta suara setelah dua putaran penghitungan suara pada putaran kedua pertama di negara itu, menurut angka yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Sri Lanka pada hari Minggu.
Dia mengalahkan pemimpin oposisi Sajith Premadasa, yang berada di urutan kedua, serta Presiden petahana Ranil Wickremesinghe.
Dissanayake, 55 tahun, telah berjanji untuk membuka kembali perundingan dengan IMF mengenai dana talangan sebesar US$3 miliar, yang disertai dengan pemotongan belanja dan kenaikan pajak yang terbukti sangat tidak populer di kalangan pemilih.
Beberapa anggota koalisi Kekuatan Rakyat Nasional atau National People’s Power coalition (NPP) juga menentang persyaratan restrukturisasi utang yang disepakati dengan para kreditor negara tersebut.
Meninjau kembali rencana utang atau membuka kembali perundingan dengan IMF berisiko menunda pencairan pinjaman baru dari pemberi pinjaman yang berbasis di Washington, yang menyatakan akan mengadakan diskusi dengan pemerintahan baru setelah hal itu selesai.
Baca Juga
Berdasarkan program dana talangan saat ini, Sri Lanka perlu memenuhi target ekonomi tertentu sebelum IMF menyetujui pendanaan tahap berikutnya, yang diperkirakan berjumlah sekitar US$350 juta.
Setelah dinyatakan sebagai pemenang pada Minggu malam, Dissanayake berjanji untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi dan mengakhiri perpecahan guna membawa Sri Lanka maju. Dia menjalankan platform pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi.
“Pemerintahan yang memiliki mandat diperlukan untuk memimpin negara keluar dari krisis. Banyak hal yang perlu diubah di negara ini,” kata Dissanayake.
Kemenangan Dissanayake, yang hanya memperoleh 3% suara saat terakhir kali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2019, menunjukkan betapa dalamnya rasa frustrasi terhadap elit politik yang memicu gagal bayar pemerintah yang pertama dalam sejarahnya. Krisis ekonomi memuncak pada protes jalanan yang menggulingkan mantan pemimpin Gotabaya Rajapaksa.
Di bawah kepemimpinan Wickremesinghe, yang ditunjuk oleh parlemen setelah pemberontakan, inflasi melambat hingga mencapai satu digit dari hampir 70%, biaya pinjaman turun, restrukturisasi utang, dan perekonomian mencatat pertumbuhan yang lebih cepat dari perkiraan.
Namun, 22 juta penduduk negara kepulauan ini merasakan dampak buruk dari kenaikan pajak dan harga listrik.
“Langkah-langkah biaya hidup dan penghematan adalah inti dari pemilu ini” dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, ketika reformasi konstitusi dan hak-hak minoritas menjadi fokus, kata Bhavani Fonseka, peneliti senior dan pengacara di Center for Policy Alternatives yang berbasis di Kolombo sebelum pemilu.
Dissanayake kini menghadapi tantangan untuk menepati janji ekonominya sambil menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga aliran dana talangan IMF. Meskipun belum menguraikan rencana mengenai kesepakatan IMF secara rinci, para pendukungnya mengatakan dia berencana untuk melakukan perubahan tanpa membuang seluruh ketentuan yang ada.
“Kami tetap menjalankan program ini tetapi akan mencari perubahan,” Rizvie Salih, anggota komite eksekutif koalisi NPP Dissanayake, mengatakan pada hari Sabtu. “Bahkan IMF telah mengatakan bahwa mereka terbuka terhadap ide-ide dan proposal-proposal baru.”
Presiden mendatang menjanjikan langkah-langkah ekonomi lainnya selama masa kampanye, termasuk peningkatan pembebasan pajak serta tarif dan tarif pajak yang lebih “adil”. Dia mengupayakan pengawasan yang lebih besar terhadap pengeluaran pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
Dissanayake juga mengatakan dia mungkin membatalkan proyek pembangkit listrik tenaga angin yang diusulkan oleh Grup Adani India di tengah klaim kurangnya transparansi dan harga yang tidak kompetitif.
