Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Bela Luhut Soal OTT Tidak Bagus: Jangan Disalahartikan!

KPK meminta masyarakat tidak menyalahartikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal OTT.
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019)./Ntara
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019)./Ntara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak meminta masyarakat tidak menyalahartikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).

Luhut dalam sebuah acara kemarin sempat meminta supaya KPK tidak sering melakukan OTT karena tidak bagus untuk negeri.

"Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri, beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengann tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi. Jadi jangan disalahartikan maksud beliau," kata Johanis kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Menurut Johanis apabila masih banyak pihak yang terkena OTT, berarti birokrasi dan sistem masih belum bagus. "Kalau banyak yg kena tindakan tangkap tangan (T3), berarti birokrasi masi belum bagus, tuk itu beliau mengharapkan dgn menggunakan digitalisasi pd birokrasi, maka diharapkan tdk ada lagi T3," kata Johanis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak bagus untuk negeri.

Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"OTT, OTT itu kan ndak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Awalnya, Luhut banyak berbicara soal digitalisasi dan e-katalog. Menurut dia, digitalisasi akan membuat celah korupsi semakin tertutup.

"Kalau sudah masukkan Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi," ujarnya.

Luhut juga tak menampik siapapun yang korupsi tapi pasti bakal ketahuan. Namun, dia mendorong penerapan pencegahan yang lebih maksimal di berbagai sektor.

Lebih lanjut Luhut pun meminta KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, celah korupsi akan tertutup.

"Ya  kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper