Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dan PM Belanda Mark Rutte di sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun Asean-Uni Eropa (UE).
Bertempat di Gedung Europa, Brussels, dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan Swedia merupakan salah satu mitra ekonomi utama Indonesia di Nordik khususnya di pembangunan hijau.
“Saya ingin sektor ini menjadi prioritas kerja sama Indonesia dan Swedia ke depan,” ujarnya, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/12/2022).
Terkait kemitraan Asean dan Uni Eropa, Kepala Negara mengatakan Keketuaan Indonesia di Asean pada 2023 bersamaan dengan Presidensi Swedia di Uni Eropa pada semester pertama 2023.
“Oleh sebab itu, mari kita perkuat sinergi kemitraan ASEAN – Uni Eropa yang setara dan bermanfaat nyata,” katanya.
Selain itu, ada beberapa hal yang diangkat oleh orang nomor satu di Indonesia itu dalam pertemuan ini, antara lain kerja sama investasi, kerja sama transisi energi dan pembangunan hijau, dan kerja sama di bidang perdagangan.
Baca Juga
Sebagai pemegang keketuaan Asean tahun depan, Jokowi juga mengundang Swedia untuk berpartisipasi pada Indo-Pacific Infrastructure Forum yang diselenggarakan di Indonesia pada 2023.
Tidak hanya itu, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Belanda bagi kesuksesan Presidensi G20 Indonesia.
“Presidensi yang sulit, tetapi akhirnya berakhir dengan hasil yang baik. Deklarasi dapat disepakati dan daftar kerja sama konkret yang akan sangat berguna bagi dunia,” pungkas Jokowi.
Kepala Negara juga menyampaikan harapannya agar Kemitraan Asean dengan Uni Eropa akan dapat lebih diperkuat ke depan, mengingat tahun depan Indonesia menjadi Ketua Asean.
Adapun beberapa isu lain yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain membahas perundingan Indonesia-EU CEPA, kerja sama transisi energi, kerja sama investasi, dan kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.
