Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemerintah Yakin Uji Materi RKUHP Ditolak MK

Pemerintah yakin bahwa uji materi pasal-pasal RKUHP yang baru disahkan akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 06 Desember 2022  |  16:19 WIB
Pemerintah Yakin Uji Materi RKUHP Ditolak MK
Wamenkumham Eddy Hiariej memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta (23/12/2020). - Youtube: Setpres RI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S Hiariej meyakini bahwa uji materi atau judicial review pasal-pasal RKUHP yang baru disahkan akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Eddy mengatakan, RKUHP sudah disusun dengan sangat berhati-hati. Pemerintah, lanjutnya, punya landasan kuat dari setiap pasalnya. Oleh sebab itu, kalaupun ada yang menggugat RKUHP ke MK, dia yakin menang.

“Kalau dikatakan banyak penolakan, berapa banyak substansinya, apa, datang dengan cepat pada kami. Kami sudah siap dan kami yakin betul ini diuji [ke MK], ditolak,” ungkap Eddy kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Dia juga mengaku bingung mengapa masih ada kelompok masyarakat yang menganggap pengesahan RKUHP terburu-buru. Menurut Eddy, rencana revisi KUHP sudah dimulai sejak puluhan tahun lalu.

Bahkan, menurutnya, hanya orang yang tak tahu sejarah saja yang menganggap pengesahan RKUHP terburu-buru.

“Coba jawab sendiri ya, apa 59 tahun itu terjawab terburu-buru?” ujarnya.

Meski Eddy yakin uji materi RKUHP akan ditolak MK, namun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap mendorong pihak yang kurang senang untuk menguji ke MK daripada melakukan unjuk rasa.

“Maka setelah [RKUHP] disahkan, mekanisme yang paling pas adalah judicial review,” jelas Yosanna pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang lebih dikenal dengan RKUHP menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023, pada Selasa (6/12/2022).

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu, Selasa (6/12/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

RKUHP mahkamah konstitusi
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top