Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengungkap, bahwa setidaknya ada tujuh permasalahan pengelolaan kampus atau perguruan tinggi di Indonesia.
Pertama, terkait status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Dede berpendapat, banyak perguruan tinggi negeri yang mengincar status PTN-BH hanya untuk mendapat anggaran berlimpah dari pemerintah.
“Banyak perguruan tinggi berlomba-lomba untuk mendapatkan student body agar mendapatkan pemasukan yang cukup signifikan,” ujarnya Dede dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR dengan para guru besar, Kamis (17/11/2022).
Kedua, ada ketidaksetaraan yang signifikan antara PTN dengan perguruan tinggi swasta (PTS).
Dia menjelaskan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan alokasi anggaran sebanyak 96 persen ke PTN sedangkan hanya empat persen untuk PTS.
“Padahal dari jumlah perguruan tinggi, kita pahami perguruan tinggi antara 90 persenan adalah swasta, dan 10 persen adalah perguruan tinggi negeri,” ungkapnya.
Baca Juga
Ketiga, terkait kualitas PTS. Dede mengatakan, mayoritas atau 72 persen mahasiswa di Indonesia berada di PTS. Meski begitu, mayoritas PTS masih berada di level atau akreditasi yang tergolong rendah.
“Kondisi perguruan tinggi negeri swasta juga belum tentu mencapai grade-grade yang diharapkan. Bahkan lebih banyak perguruan tinggi swasta pada level C,” jelasnya.
Keempat, terkait relevansi antara program studi (prodi) di perguruan tinggi dengan keperluan tenaga kerja. Kelima, lanjutnya, terkait daya saing mahasiswa ditemukan masih banyak yang merasa salah memilih prodi.
“Perguruan tinggi harus didukung melalui penelusuran minat dan bakat. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa hampir sekitar 80 persen mahasiswa ujung-ujung salah pilihan jurusan, salah prodi,” ucap politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Keenam, masalah riset. Meski banyak riset dan jurnal yang dihasilkan mahasiswa dan pengajar di kampus, tapi jarang sekali jadi rujukan untuk membangun bangsa. Bahkan, kementerian sendiri lebih suka memakai hasil riset dari luar negeri.
Ketujuh, terkait beban kerja para pengajar di perguruan tinggi.
Dede menjelaskan Komisi X DPR banyak mendapat laporan saat berdiskusi dengan perguruan tinggi bahwa banyak dosen yang merasa terbeban karena urusan Scopus dan jurnal.
“Jurnal internasional ini jadi momok karena realitasnya dosen kita yang S3 tidak bertambah banyak, profesor-guru besar juga masih segitu-gitu saja,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Dede mengatakan Komisi X DPR membentuk Panja Perguruan Tinggi. Panja tersebut, lanjutnya, ingin membahas berbagai masalah tersebut dengan para ahli untuk menemukan solusi dari tujuh masalah pengelolaan perguruan tinggi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
