Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Harvard akan meminta hakim federal untuk memerintahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulihkan sekitar US$2,5 miliar dana federal yang dibatalkan.
Harvard juga meminta pemerintahan Trump untuk menyetop upaya penghentian pendanaan penelitian ke universitas Ivy League yang prestisius tersebut.
Melansir dari Reuters, Senin (21/7/2025), sidang pengadilan di hadapan Hakim Distrik AS Allison Burroughs di Boston menandai momen krusial dalam konflik yang semakin memanas antara Gedung Putih dan Harvard, yang menjadi sasaran administrasi setelah menolak daftar tuntutan untuk mengubah praktik tata kelola, perekrutan, dan penerimaan mahasiswa pada April 2025.
Universitas yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, ini menyatakan bahwa ratusan proyek penelitian, termasuk yang berkaitan dengan pengobatan kanker, penyakit menular, dan penyakit Parkinson, akan terancam kecuali hakim menyatakan pembatalan hibah tersebut ilegal.
Harvard yang merupakan universitas tertua dan terkaya di AS telah menjadi fokus utama kampanye luas pemerintahan untuk memanfaatkan dana federal guna memaksa perubahan di universitas-universitas AS, yang menurut Trump dikuasai oleh ideologi antisemitisme dan kiri radikal.
“Proposal pemerintahan Trump sederhana dan masuk akal: Jangan biarkan antisemitisme dan antikeberagaman menguasai kampus Anda, jangan melanggar hukum, dan lindungi kebebasan sipil semua mahasiswa,” kata juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga
Di antara tindakan awal yang diambil pemerintahan terhadap Harvard adalah pembatalan ratusan hibah yang diberikan kepada peneliti dengan alasan universitas tersebut gagal melakukan cukup upaya untuk menangani pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi di kampusnya.
Pemerintahan Trump sejak itu berusaha melarang mahasiswa internasional untuk kuliah di universitas tersebut—mengancam status akreditasi Harvard—dan membuka pintu untuk memotong dana lebih lanjut dengan alasan universitas tersebut melanggar undang-undang hak sipil federal.
Sebagai bagian dari RUU pengeluaran dan pajak Trump, Kongres yang dipimpin Partai Republik menaikkan pajak penghasilan federal atas pendapatan Harvard dari endowment senilai U$53 miliar dari 1,4% menjadi 8%. Pendapatan dari endowment tersebut mencakup 40% dari anggaran operasional Harvard.
Presiden Harvard Alan Garber mengatakan pekan lalu bahwa berbagai tindakan federal sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025 dapat merampas hampir US$1 miliar per tahun dari universitas, memaksa universitas untuk memberhentikan staf dan membekukan perekrutan.
Harvard telah mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kampusnya aman bagi mahasiswa Yahudi dan Israel, yang mengklaim mengalami perlakuan kejam dan tidak terpuji sejak Oktober 2023.
Namun demikian, Garber mengatakan tuntutan administrasi telah melampaui upaya mengatasi antisemitisme dan secara ilegal berusaha mengatur 'kondisi intelektual' di kampusnya dengan mengontrol siapa yang direkrut dan diajar.
Tuntutan tersebut, yang tertuang dalam surat tanggal 11 April 2025 dari tim tugas administrasi, mencakup permintaan agar universitas swasta tersebut merestrukturisasi tata kelola, mengubah praktik perekrutan dan penerimaan untuk memastikan keseimbangan ideologis pandangan, serta menghentikan program akademik tertentu.
Setelah Harvard menolak tuntutan tersebut, universitas menyatakan bahwa pemerintah mulai melakukan tindakan balasan terhadapnya dengan melanggar perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS, dengan tiba-tiba memotong dana yang menurut universitas sangat penting untuk mendukung penelitian ilmiah dan medis.
Burroughs, dalam kasus terpisah, telah melarang administrasi menghentikan kemampuannya untuk menampung mahasiswa internasional.
Trump telah mengekspresikan optimisme bahwa Harvard pada akhirnya akan mencapai kesepakatan dengan administrasinya. Sementara Fields pada Jumat mengatakan kesepakatan yang baik lebih dari mungkin dan bahwa administrasi yakin bahwa Harvard pada akhirnya akan mendukung visi presiden.
Di pengadilan, pemerintah berargumen bahwa Burroughs tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut dan bahwa kontrak hibah secara jelas menyatakan bahwa hibah dapat dibatalkan jika proyek yang didanai tidak melaksanakan tujuan kebijakan pemerintah federal.
