Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Gugat ACT, Ada Apa?

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggugat perdata lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 17 September 2022  |  14:30 WIB
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Gugat ACT, Ada Apa?
Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggugat perdata lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyansyah menyampaikan bahwa sidang perdana akan berlangsung pada pekan depan.

“Rabu tanggal 21 September 2022 jam 09.00 sidang pertama, ruang sidang 03,” ujarnya, Sabtu (17/9/2022).

Beberapa hari lalu pihaknya menduga ACT masih menghimpun dana dari masyarakat. Informasi tersebut bersumber dari konfirmasinya ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Ade belum bisa menyampaikan bukti dugaan kegiatan pengumpulan uang dari ACT.

“Nanti bisa ikut juga monitor di sidangnya itu. Mudah-mudahan materiil bisa komprehensif didapat di sana,” katanya.

Gugatan ini terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 760/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL. Pemohonnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan termohon yaitu Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Dalam poin pertama petitumnya dicantumkan agar pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan pemohon sebagai pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum.

“Menetapkan pemblokiran rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan rekening badan hukum terkait,” tulis pada poin ketiga.

Keempat, menetapkan pelarangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Badan hukum terkait.

Kelima, menetapkan pemblokiran aset atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap maupun atas nama badan hukum terkait yang memiliki hubungan kepentingan dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Keenam, memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Ketujuh, menetapkan BPKP berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan kekayaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap serta dapat meminta keterangan kepada pembina, pengurus, pengawas dan karyawan Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Kedepalan, menetapkan BPKP wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Kesembilan, membebankan biaya perkara kepada negara.

Keterangan Bareskrim

Sebelumnyam, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sudah tidak melakukan pengumpulan dana atau kegiatan investasi lainnya setelah polisi mengusut kasus penyelewengan dana.

Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Komisaris Besar Andri Sudarmaji mengatakan ACT sudah tidak beroperasi setelah kepolisian memproses kasus penyelewengan dana.

“Setahu kami sejak diproses waktu itu langsung gak ada kegiatan atau operasional,” katanya saat dihubungi, Rabu (14/9/2022).

Sebelumnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas empat tersangka pimpinan ACT kepada Bareskrim. Menurut Andri, berkas itu akan segera dikirimkan kembali pekan ini.

“Iya dan minggu ini kita kirimkan kembali,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aksi cepat tanggap kejari bareskrim

Sumber : Tempo.co

Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top