Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemilu 2024, BRIN: Kinerja Mumpuni Lebih Baik Dibanding Modal Elektabilitas Capres

Peneliti BRIN menyebut saatnya capres memiliki rekam jejak dan kompetensi ketimbang berbasis popularitas dan elektabilitas untuk Pemilu 2024.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ditemui di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis 11 April 2019./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ditemui di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis 11 April 2019./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro mengatakan sudah saatnya calon presiden (capres) Indonesia adalah sosok yang memiliki rekam jejak dan kompetensi ketimbang berbasis popularitas dan elektabilitas untuk Pemilu 2024.

“Saya termasuk yang mengutamakan calon yang betul-betul ditelisik tentang kompetensi, kapasitas dan integritas, ketimbang hanya dijejelin terus dengan istilah popularitas dan tingkat elektabilitas. Itu mainan lembaga survei,“ kata Siti Zuhro kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Karena itu, dia mengatakan calon presiden yang beredar saat ini, harus dilihat latar belakang, kiprahnya, visi dan misinya untuk kesejahteraan bangsa indonesia ke depan.

“Ada tidak track record, ada tidak riwayat hidup. Jangan sampai silang sengkarut di publik, itu selesai di paparan partai yang mengusung,” tambah Siti Zuhro.

Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dia mencontohkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang saat ini terus membangun citra positif di mata publik.

Menurutnya, elektabilitas Airlangga belum terlalu baik, namun rakyat akan menganggap bahwa apa yang dilakukan Airlangga tidak untuk kepentingan partai dan pribadi, tapi kepentingan rakyat.

Ujang menjelaskan keuntungan dan kerugian dalam pola kerja Airlangga Hartarto yang dinilai lebih mencintai kerja Menko Perekonomian daripada kerja sebagai sebagai Ketum Golkar.

"Kelebihannya ya akan dinilai positif oleh publik, karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, membantu presiden untuk menyelesaikan janji-janji kampanye presiden. Itu bagus. Kekurangannya tentu partai tidak terurus, tidak fokus mengurus partai. Artinya urus partai sampai jalan, tapi di partai ada pimpinan lain yang bisa mengurusi kerja-kerja ketua umum," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper