Bisnis.com, JAKARTA - PBB merilis laporan mengejutkan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius di wilayah Xinjiang China dan menyatakan tuduhan penyiksaan di sana kredibel dan kemungkinan berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan tersebut, yang dibuat selama sekitar satu tahun, dirilis di Jenewa pada pukul 23.47 pada hari Rabu (31/8/2022) atau 13 menit sebelum masa jabatan empat tahun Michelle Bachelet sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berakhir.
Mantan Presiden Chili itu bertekad untuk memastikan laporan itu terungkap, meskipun ada tekanan kuat dari Beijing yang kecewa.
"Saya mengatakan bahwa saya akan menerbitkannya sebelum mandat saya berakhir dan saya sudah melakukannya," kata Bachelet seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (1/9/2022).
Dikatakan, bahwa masalahnya serius dan dia mengungkapnya dengan otoritas nasional dan regional tingkat tinggi di negara ini."
China dituduh selama bertahun-tahun menahan lebih dari satu juta warga Uyghur dan minoritas muslim lainnya di wilayah barat jauh Xinjiang.
Baca Juga
Pegiat kemanusiaan menuduh China melakukan serangkaian pelanggaran, sementara Beijing dengan keras menolak klaim tersebut. China bersikeras bahwa mereka menjalankan pusat pelatihan kejuruan di Xinjiang yang dirancang untuk melawan ekstremisme.
Bachelet akhirnya memutuskan bahwa penilaian penuh diperlukan terhadap situasi di dalam Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR).
"Pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di XUAR dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-'ekstremisme' pemerintah," menurut laporan itu.
Penilaian tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan atas apa yang disebut "Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan" di China.
"Tuduhan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, dapat dipercaya, seperti juga tuduhan insiden individu kekerasan seksual dan berbasis gender," menurut laporan itu.
