Bisnis.com, JAKARTA - Setelah pertemuan informal dua hari di Praha, para menteri luar negeri Eropa berhasil mencapai konsensus politik untuk sepenuhnya menangguhkan perjanjian fasilitasi visa antara Uni Eropa dan Rusia.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan dalam konferensi pers setelah pertemuan bahwa keputusan itu akan secara signifikan mengurangi jumlah visa baru yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Pasalnya, proses pengurusan visa akan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama.
Visa sudah dibatasi untuk beberapa kategori warga negara Rusia.
Borrell mengatakan bahwa keputusan itu bukan teks hukum, tetapi hanya kesepakatan politik pada saat ini.
Perjanjian tersebut harus disetujui oleh semua negara anggota di tingkat Dewan Eropa.
Borrell menyebut, bahwa sejak pertengahan Juli, telah terjadi peningkatan substansial pada penyeberangan perbatasan dari Rusia di negara-negara tetangga. Hal itu menjadi risiko keamanan bagi negara-negara Eropa, katanya seperti dikutip CNN.com, Kamis (1/9/2022).
“Kami telah melihat banyak orang Rusia bepergian untuk bersantai dan berbelanja seolah-olah tidak ada perang yang berkecamuk di Ukraina,” kata Borrell.
Menurutnya, kondisi itu bisa menjadi sesuatu yang sudah biasa.
Puluhan ribu orang Rusia meninggalkan negara asal mereka setelah invasi. Beberapa di antaranya kembali ketika dihadapkan dengan masalah imigrasi dan sanksi perbankan.
Beberapa negara bagian timur Uni Eropa menyatakan akan mengupayakan larangan visa regional jika tidak ada kesepakatan di seluruh Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba mengatakan bahwa larangan visa adalah tanggapan yang tepat untuk perang agresi genosida Rusia di jantung Eropa yang didukung oleh mayoritas warga Rusia.
Para menteri Uni Eropa juga setuju untuk tidak mengakui paspor yang dikeluarkan oleh wilayah pendudukan Rusia di Ukraina.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, hampir 1 juta orang Rusia telah memasuki Uni Eropa di titik-titik perbatasan darat.
Sebagian besar tiba dari Finlandia dan Estonia dengan mengantongi izin tinggal, atau kewarganegaraan ganda.
Mereka diperkirakan telah menggunakan rute perjalanan alternatif setelah penutupan wilayah Eropa ke hampir semua pesawat Rusia sebagai bagian dari sanksi Uni Eropa.
